Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik Selama 5 Tahun

Eldin terbukti melakukan permufakatan jahat dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan Syamsul Fitri sebesar Rp 2,1 M

TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin menjalani sidang perdana kasus suap di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/3/2020).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin S dituntut oleh Siswandono, Jaksa Penuntut Umum KPK dengan hukuman 7 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.

Menurutnya, Eldin telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Syamsul Fitri sebesar Rp 2,1 miliar.

"Menuntut, dengan ini meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk menghukum terdakwa Tengku Dzulmi Eldin S, selaku Wali Kota Medan tahun 2016 - 2021 dengan hukuman penjara 7 tahun," pintanya kepada Majelis Hakim Abdul Aziz melalui sidang konferensi video di ruang Cakra II Pengadilan Tipikor Medan, Kamis(14/5/2020).

Selain itu, Dzulmi Eldin juga dikenakan denda sebesar Rp 500 Juta dan subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa juga dikenakan tuntutan tambahan dengan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalankan hukuman pokok," tambahnya lagi.

Menurut jaksa, Terdakwa Dzulmi Eldin terbukti melanggar dakwaan pertama dengan pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999.

"Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," jelas Siswandono.

Dzulmi Eldin (mengenakan baju putih bermasker dituntut), Wali Kota Medan dituntut 7 Tahun penjara oleh Jaksa KPK, Kamis(14/5/2020).
Dzulmi Eldin (mengenakan baju putih bermasker dituntut), Wali Kota Medan dituntut 7 Tahun penjara oleh Jaksa KPK, Kamis(14/5/2020). (TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP)

Dijelaskannya, hal yang memberatkan terdakwa karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan terdakwa tidak koperatif dalam persidangan.

"Melainkan yang meringankan terdakwa Dzulmi Eldin belum pernah dihukum," terang Jaksa.

Setelah selesai amar putusan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Majelis hakim meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaannya (pleidoi), dan terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya Junaidi Matondang.

Halaman
1234
Penulis: Alif Al Qadri Harahap
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved