Breaking News:

Kemenkeu Berikan Sanksi Tunda DAU 35 Persen, Bappeda Siantar Sebut Keuangan Masih Aman

Pemko Pematangsiantar sedang menyempurnakan laporan penyesuaian Anggaran APBD 2020 terhadap Pandemi Covid-19.

Kemenkeu Berikan Sanksi Tunda DAU 35 Persen, Bappeda Siantar Sebut Keuangan Masih Aman
TRIBUN MEDAN/ALIJA
PLT Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar, Hammam Soleh.

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Sanksi berupa penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kemenkeu RI sebesar 35 persen juga siap-siap menanti Pemko Pematangsiantar.

Hal ini menyusul lantaran belum dilaporkannya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 terkait penanganan Covid-19.

Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan Kemendagri : No.117/KMK.07/2020 dan 119/283SJ, serta Permenkeu Nomor 35 Tahun 2020.

Menkeu mengganjar sanksi penundaan DAU dan DBH terhadap Pemkab/Pemko yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan Covid-19 di daerah.

Dalam SKB itu jelas diterangkan, sanksi jika pemerintah daerah tidak menyerahkan laporan penyesuaian atau rasionalisasi APBD 2020 kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dalam waktu dua minggu, maka DAU dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) akan ditunda.

Plt Kepala Bappeda Siantar Hammam Soleh dari pesan WhatsApp mengakui Pemko terkena sanksi.

Ditanya Wartawan Soal Solusi Pencegahan Covid, Hefriansyah: Macam Nggak Tahu Tingkah Orang Siantar

Dijelaskannya, sanksi itu bukan berupa pemotongan melainkan penundaan transfer pusat ke daerah.

"Saat ini memang kita kena sanksi. Bukan pemotongan melainkan penundaan. Dan bukan karena belum melaporkan recofusing, tapi karena dalam laporannya, kita belum menyertakan laporan tentang langkah penanganan Covid-19," ujar Soleh seraya menyampaikan bahwa ambang pemotongan belum dipenuhi.

Untuk itu, kata Soleh, Pemko Pematangsiantar sedang menyempurnakan laporan penyesuaian Anggaran APBD 2020 terhadap Pandemi Covid-19.

Disinggung terkait defisit keuangan Pemko sementara akibat dari sanksi yang diberikan Kemenkeu, Soleh mengaku masih aman.

"Ditunda lho, bukan dicancel. Aman kok," jelasnya.

Dari pemberitaan sebelumnya, Pemko Pematangsiantar merasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 dari kas yang dimiliki sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dana Kelurahan sekitar Rp 42 miliar.(mag/tri bun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved