LBH Medan: Pemerintah Tidak Serius Melindungi Buruh

LBH Medan telah mengirimkan surat kepada Pemerintah agar segera mengambil tindakan cepat dan tepat dalam perlindungan pekerja/buruh.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi 

MEDAN, TRIBUN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menerima enam pengaduan sejak membuka pos pengaduan buruh/tenaga kerja terdampak Covid-19 sejak 22 April lalu.

Direktur LBH Medan Ismail Lubis menjelaskan, dari enam pengaduan yang masuk itu diperkirakan ada 206 orang buruh terkait.

Para pengadu berasal dari perusahaan perhotelan, penyedia tenaga kerja, perusahaan pembiayaan, dan peruasahaan daerah.

“Kategori tindakan perusahaan juga cukup beragam dimana ada yang memutus kontrak tanpa memberikan hak, ada yang merumahkan dengan melakukan pemotongan gaji dan ada yang disuruh tidak bekerja tapi disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri. Lainnya adalah kasus pemberian surat pemutusan hubungan kerja namun tidak diberikan hak-haknya,” kata Ismail, Jumat (15/5/2020).

Menyikapi hal tersebut, katanya, pada tanggal 24 April lalu, LBH Medan telah mengirimkan surat kepada Pemerintah agar segera mengambil tindakan cepat dan tepat dalam perlindungan pekerja/buruh.

“Sejauh ini LBH Medan melihat tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada buruh. Presiden telah menyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi Kementrian ketenagakerjaan hanya mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang mana surat edaran tersebut tidak memberikan ikatan hukum di luar pihak pemerintah seperti pengusaha dan Pemerintah daerah dengan dinas tenagakerjanya juga tidak ada melakukan tindakan bijak cepat dan tepat,” tuturnya.

LBH Medan juga mempertanyakan tindak lanjut surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mengharapkan agar gubernur membentuk pos komando  THR keagamaan dan menyampaikan Surat edaran tersebut kepada Bupati/walikota serta pemangku kepentingan terkait.

“Mengenai posko ini juga kita belum mengetahui apakah di Sumatera Sendri sudah ada dibuka atau belum?” ujarnya.  

Menurut Ismail, dengan tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya Covid-19 ini pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada pekerja. Jika pemerintah hanya diam dan sekedar mengimbau saja maka tidak akan ada solusi.

“Artinya PHK dan upaya merumahkan tanpa diberi hak akan terus terjadi dan itu akan sangat mempersulit keadaan pekerja/buruh dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi,” katanya.

Melanggar HAM

Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan Maswan Tambak mengatakan, jika mengacu pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan harus sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK dengan adanya negosiasi antara pekerja, serikat pekerja, maupun pemerintah.

“Namun, perusahaan bisa melakukan PHK pada pekerja jika benar-benar mengalami kebangkrutan ataupun karena persoalan konflik. Pun, perusahaan tersebut harus melakukan PHK berdasarkan prosedur yang tepat sesuai dengan UU 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya saat diskusi online PHK di Situasi Pandemi, pekan lalu.

Martin Luiz dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia berpendapat memperoleh pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum dalam UU Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

“Maka, PHK merupakan pelanggaran HAM apalagi tidak didasari oleh kebutuhan dan prosedur yang seharusnya. Pemerintah harusnya melakukan ketegasan sebab PHK tentunya akan meningkatkan angka pengangguran dan sejalan pula pada meningkatnya angka kemiskinan. (*)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved