Terapkan Police Line dalam Perwal Karantina Kesehatan, Kelompok Cipayung Medan Sebut Tak Manusiawi

SOP penggunaan police line itu ada ketentuannya dan pada umumnya dilakukan dalam kaitan dengan olah TKP.

HO/Pemko Medan/tri bun medan
PLT Wali Kota Medan, Akhyar Nasution melakukan sosialisasi dan edukasi Perwal di Jalan Bromo, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (2/5/2020) 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN – Kelompok Cipayung mengkritisi kebijakan penerapan police line dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan.

Dalam keterangan persnya yang diterima Tri bun-Medan.com, Minggu (17/5/2020),  Ketua HMI Kota Medan Rizki Akbar Siregar, Ketua PMII Kota Medan Rahmat Ritonga, Ketua GmnI kota Medan Yersa Umar Hasibuan, Ketua GMKI Kota Medan Meliana Gultom, dan Ketua PMKRI Kota Medan Ferdi Manik mengatakan, penerapan police line yang diatur dalam pasal 9 Perwal Nomor 11 tersebut dinilai tidak manusiawi.

Rizki Akbar mengatakan, penerapannya sangat tidak berdasar. SOP penggunaan police line itu ada ketentuannya dan pada umumnya dilakukan dalam kaitan dengan olah TKP dengan maksud untuk mencegah terjadinya kerusakan di TKP dan itu wewenang mutlak dari pihak Polri.

Besok, Enam Warga Medan Menggugat Perwal Kota Medan Tentang Covid-19 ke PTUN

Kalaupun Polri ada dalam Satgas, tetapi  itu (penerapan police line) masih menjadi kewenangan Polri dan bukan Wali Kota.

“Hal ini juga kami nilai sangat berlebihan pasalnya aturan ini tidak ada diatur dalam Undang-undang sehingga jangan sampai Plt Wali Kota Medan nantinya terkesan "off side" dalam mengambil kebijakan apalagi kebijakannya juga sangat meresahkan masyarakat. Pemberian police line pada rumah yang dikarantina memberikan dampak buruk secara psikologis bagi pasien yang terpapar Covid-19. Seakan-akan memberi kesan kepada mereka sebagai pelaku kriminal, padahal mereka adalah korban,” kata Rizki.  

Menurut Rizki, tidak ada satu orangpun yang mau dirinya terpapar Covid-19 sehingga hal ini bisa menurunkan imun pasien dikarenakan beban mental yang mereka terima akibat pemberlakuan police line tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan police line dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Medan, Kelompok Cipayung Kota Medan juga mengkritisi dan menuntut pertanggung jawaban atas kebijakan clauster isolation dalam Perwal yang dinilai tidak efektif untuk menanggulangi wabah.

Lewat Perwal Nomor 11 Tahun 2020, Akhyar Optimis Tangani Penyebaran Covid-19

Sebaliknya membuat Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan korban meninggal bertambah pasca Perwal itu diterapkan pada 2 Mei 2020.

“Kami juga meminta transparasi anggaran dalam penanganan Covid ini disaat pimpinan-pimpinan DPRD kota Medan yang seolah tidak memberikan fungsinya dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini,” kata Rizki.

Rizki menambahkan, dari aspek hukumnya, Perwal ini dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan aturan teknis lainnya.

“Kami menganggap banyak isi dari Perwal itu yang melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Covid-19, sehingga berpotensi merugikan masyarakat Kota Medan,” katanya.(*/top/tri bun-medan.com)

 

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved