Breaking News:

DPRD Medan Sesalkan Minimnya Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan

Pada tahun anggaran 2019, realisasi anggaran belanja langsung pada dinas kesehatan hanya sebesar 32,25%.

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/GITA NADIA
SUASANA sidang paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (19/5/2020) 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - DPRD Kota Medan meyesalkan minimnya realisasi anggaran pada dinas kesehatan kota Medan.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan pantia khusus DPRD Kota Medan terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019.

Ketua Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019, Edwin Sugesti dalam laporannya mengatakan pada tahun anggaran 2019, realisasi anggaran belanja langsung pada dinas kesehatan hanya sebesar 32,25%.

"Panitia khusus DPRD kota Medan menyesalkan minimnya realisasi anggaran pada dinas kesehatan kota Medan, mengingat urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Kedepannya diharapkan agar program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan bersifat preventif, bukan tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi kasus sepert DBD, gizi buruk dan lainnya," katanya.

Selain itu katanya performance tenaga kesehatan di kota Medan harus mendapat perhatian yang serius, sehingga sangat disayangkan apabila kegiatan yang berbentuk pelatihan yang seharusnya dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan justru tidak direalisasikan.

Ketua Komisi II DPRD Medan Datangi Warga Denai yang Tak Mendapat Bansos Covid-19

"Panitia khusus juga berharap kedepannya di kota Medan tidak akan lagi dijumpai kasus anak gagal tumbuh (stunting), merebaknya DBD dan lain sebagainya. Dinas Kesehatan diminta untuk mendukung dan berkoordinasi dengan RSU. Pirngadi sehingga Pirngadi sebagai rumah sakit milik Pemko Medan dapat menjadi RS kebanggaan masyarakat kota Medan yang membawa manfaat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga kota medan," katanya.

Selain itu, pemerintah kota Medan diminta untuk mengevaluasi tenaga kesehatan dokter spesialis yang merupakan ASN pemko, yang tidak melakukan kewajiban pada RSU pirngadi dengan sistem menerapkan system reward and punishment.

"Panitia khusus merekomendasikan agar di kota medan segera direalisasikan program universal health coverage (UHC) dikarenakan jumlah yang telah tercover saat ini telah melebihi 80% jumlah penduduk kota Medan," katanya.

Selanjutnya ia mengatakan terdapat beberapa kepala organisasi perangkat daerah yang menjadikan adanya efisiensi anggaran, sebagai salah satu alasan anggaran program kegiatan yang telah disetujui bersama tidak terserap secara optimal.

"Hal ini mengindikasikan masih perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas bagi program kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat kota medan," katanya.(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved