Kadis Perindustrian Zonny Waldi: Bantuan Sembako di Kabupaten Simalungun Disalurkan Setelah lebaran

Penarikan ini dilakukan setelah sebelumnya ditemukan kekurangan pada berat masing-masing bantuan sembako tersebut.

TRIBUN MEDAN/SATIA
KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Zonny Waldi ditemui usai rapat bersama Gubernur Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Selasa (19/5/2020). 

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Sumatra Utara, Zonny Waldi mengatakan, kekurangan bantuan sembako kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun sudah ditarik oleh penyedia.

Penarikan ini dilakukan setelah sebelumnya anggota DPRD Sumut, Roni Situmorang menemukan kekurangan pada berat masing-masing bantuan sembako tersebut.

"Habis Lebaran akan disalurkan kembali, karena perusahaan menarik kembali bantuan tersebut," kata Zonny saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Medan, Selasa (19/5/2020).

Adapun bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Sumut, yaitu beras dengan berat 10 kg, gula dengan berat 2 kg, kemudian dua liter minyak goreng dan 20 bungkus mi instan.

Namun, Roni Situmorang menemukan kekurangan berat pada beras mencapai 2 kg, dan gula pasir 1/4 kg dari jumlah aslinya.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh sopir truk agar dapat membawa kembali bantuan sembako itu ke gudang di Medan.

Penyedia Bantuan Sembako Pemprov Sumut untuk Masyarakat Terdampak Covid19 Bukan dari Satu Perusahaan

Setelah sampai di gudang, ia meminta kepada penyedia agar dilakukannya pengecaman terhadap satu persatu bantuan.

Pengecekan ini dimintakannya, agar tidak ada masyarakat yang kekurangan mendapatkan bantuan.

"Kita sudah minta kepada supir agar dapat memulangkan bantuan dan tidak menyalurkan bantuan yang kurang ini," ungkapnya.

Roni yang merupakan anggota DPRD Sumut dari Dapil Kabupaten Simalungun mengatakan, tidak menginginkan masyarakat menerima kesusahan saat situasi tanggap darurat ini.

Selain itu, Roni juga meminta kepada seluruh anggota dewan agar dapat mengawasi penyaluran ke daerah pemilihannya masing-masing.

Dirinya tidak menginginkan masyarakat menerima bantuan yang kurang dari pemerintah.

Tidak luput juga, ia menduga bahwa adanya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menambah keutungan pribadi.

"Kita menduga bahwa ini adalah tindakan mark up yang telah dilakukan," jelasnya.(wen/tri bun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved