Tujuh Bulan Tak Terungkap, LBH Medan Minta Kapolrestabes Medan Tuntaskan Kasus Bom Molotov

Pelemparan bom molotov itu terjadi di kantor LBH Medan di Jalan Hindu No 12 Medan, pada Sabtu (19/10/2019) sekitar pukul 02.33 WIB.

TRIBUN MEDAN/HO
WAKIL Direktur LBH Medan, Irvan Saputra. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari ini tepat 210 hari (7 bulan) pascakasus pelemparan bom molotov di Kantor LBH Medan, belum menemui titik terang, siapa pelaku lapangan maupun pelaku intelektualnya dan motif dari perbuatanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, sebagai lembaga yang Konsern terhadap Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat aksi teror dengan pelemparan bom molotov.

Pelemparan bom molotov itu terjadi di kantor LBH Medan di Jalan Hindu No 12 Medan, pada Sabtu (19/10/2019) sekitar pukul 02.33 WIB.

Diduga aksi pelemparan bom molotov tersebut dilakukan oleh dua orang tak dikenal.

Buka Posko Advokasi Pekerja Kena PHK Akibat Covid-19, LBH Medan Sudah Terima 5 Pengaduan

Tindak pidana tersebut diketehui oleh Dony Siregar selaku cleaning service (CS) LBH Medan.

Akibat pelemparan bom molotov terhadap LBH Medan, pihak LBH Medan telah membuat laporan polisi dengan Nomor: STTLP/2356/X/YAN.2.5/2019/SPKT RESTABES MEDAN tertanggal 19 Oktober 2019 di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan telah menghadirkan bukti-bukti dan saksi.

Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra mengatakan, saat ini tepat tujuh bulan tindak pidana tersebut belum terungakap.

Dan sampai dengan saat ini pihak Polrestabes Medan dan Poldasu belum dapat menemukan siapa pelaku pelemparan bom molotov terhadap LBH Medan.

LBH Medan menduga dan menilai dua (dua) Kapolrestabes Medan sebelumnya telah gagal dan tidak Serius untuk mengungkap siapa pelaku dan dalang dari tindak pidana tersebut.

LBH Medan: Pemerintah Tidak Serius Melindungi Buruh

LBH menilai hal tersebut bukan tanpa alasan melainkan dikarenakan hingga sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan atas Laporan tersebut.

"Ketidakseriusan pihak Polrestabes Medan dapat dilihat secara data dan fakta. Di mana dari laporan tersebut yang telah tujuh bulan, pihak polrestabes Medan hanya satu kali memberikan/mengirimkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Penyelidikan) nomor :B/6731/X/RES.18./2019/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2019 dengan “menyatakan Laporan tersebut telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan," ujarnya, Selasa (19/5/2020).

Dikatakannya, berdasarkan Telegram Kapolri bernomor ST/1337/V/KEP/2020 tertanggal 1 Mei 2020, tepat tanggal 18 Mei 2020 Kapolrestabes Medan resmi dijabat oleh Kombes Pol Riko Sunarko yang telah dilantik menggantikan Kombes Pol. Jhony Edison Isir.

"Dengan telah dilantiknya Kapolrestabes Medan yang baru, LBH meminta secara tegas kepada Kapolrestabes Medan untuk mengungkap tuntas kasus ini. LBH Medan menilai jika kasus ini tidak terungkap maka Polrestabes Medan akan menuliskan sejarah yang buruk di mata masyarakat khususnya kota medan dalam memberikan rasa aman dan penegakan hukum," ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, LBH Medan menilai, ini merupakan tugas pertama Kapolrestabes Medan yang baru dalam memberikan rasa aman, nyaman dan penegakan hukum yang benar di kota Medan.

"Sebagai lembaga yang konsern terhadap HAM, LBH Medan melalui relase ini mendukung niat baik dari kapolrestabes Medan yang menyatakan akan mengatensi masalah 3C (curat, curas, dan curanmor) di Kota Medan namun dengan melakukan penegakan hukum yang benar. Karena penegakan hukum yang tidak benar dan tanpa prosedural sesungguhnya adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata," pungkasnya.(mft/tri bun-medan.com)

Penulis: Muhammad Fadli Taradifa
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved