Imbas Covid-19, Klaim JHT Diperkirakan Meningkat, BPJAMSOSTEK Gagas Klaim Kolektif

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK telah siap untuk mengantisipasi lonjakan PHK tersebut.

TRIBUN MEDAN/HO
DIREKTUR Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif dalam online press conference, Rabu (20/5/2020). Ia mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK telah siap untuk mengantisipasi lonjakan PHK di tengah pandemi Covid-19. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) memperkirakan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akan mengalami peningkatan.

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja pada pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan berimbas pada perekonomian Indonesia.

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK telah siap untuk mengantisipasi lonjakan PHK tersebut.

“Kami mengerti kondisi yang dihadapi teman-temen pekerja yang ter-PHK sebagai dampak pandemi Covid-19. Kami pastikan BPJAMSOSTEK tetap beroperasi normal melayani peserta, melalui metode Pelayanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik,’’ katanya, Kamis (21/5/2020).

Metode Lapak Asik ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait kebijakan Social dan Physical Distancing. Krishna juga menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi untuk melahirkan inovasi agar Lapak Asik menjadi lebih baik lagi.

Salah satu terobosan lain yang digagas untuk menghadapi lonjakan PHK adalah klaim kolektif. Inisiatif ini ditujukan kepada perusahaan dengan skala usaha besar dan menengah yang terpaksa melakukan PHK kepada minimal 30 persen pekerjanya karena dampak pandemi Covid-19.

Selain itu pihak perusahaan juga harus menjamin validitas data tenaga kerja, sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Adapun tahapan pengajuan klaim JHT adalah secara kolektif adalah pertama perusahaan mengeluarkan surat kuasa resmi untuk penunjukan perwakilan yang akan berkoordinasi dengan petugas BPJAMSOSTEK.

Setelah itu perwakilan perusahaan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menyalahgunakan wewenang dalam pengajuan klaim JHT secara kolektif, dan diketahui oleh perusahaan.

"Setelah itu masing-masing peserta mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan menghubungi perwakilan perusahaan yang telah ditunjuk. Perwakilan perusahaan membuat surat pengantar pengajuan klaim JHT secara kolektif, beserta data pekerjanya yang terdiri dari nama, nomor handphone aktif, alamat email aktif , sebab klaim, dan checklist kelengkapan dokumen klaim," katanya.

Perusahaan membuat surat berhenti bekerja massal, dengan lampiran data berupa nama pekerja, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor peserta BPJAMSOSTEK, dan periode masa kerja masing-masing pekerja.

Halaman
12
Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved