Kepala Daerah Takut Uang Dari Pemerintah Dibelikan Tuak, Bupati dan Wali Kota Cuma Minta Sembako

KPK mewanti-wanti semua pejabat untuk tidak mengorupsi dana bansos. Di sejumlah daerah, kerap didapati penyunatan dana bansos

tri bunnews/hai.grid.id
Cara Mendapat Bansos Covid-19 

MEDAN,TRIBUN-Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sumut, Azril Zah mengatakan ada sejumlah Bupati dan Wali Kota yang menolak bantuan uang dari pemerintah.

Para Bupati dan Wali Kota ini minta disediakan sembako.

Mereka tidak ingin menerima bantuan cash, karena takut disalahgunakan untuk hal-hal lain.

Pengakuan Kades, Istrinya Terima Bansos Rp 600 Ribu, Emak-emak Protes hingga ke DPRD Deliserdang

"Dalam rapat kami dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumut, ada beberapa Pemda yang enggak mau cash.

Mereka (Bupati/Wali Kota) takut uangnya disalahgunakan, misalnya dibelikan tuak," kata Azril Zah, Kamis (21/5/2020) via WhatsApp.

Ia mengatakan, walaupun sejumlah kepala daerah itu menolak untuk diberikan bantuan cash, namun mereka harus tetap menerimanya.

Sebab, kata Azril Zah, bantuan dari pemerintah itu harus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi Corona/Covid-19.

Maka dari itu, Azril Zah pun meminta agar pemerintah daerah menggunakan data valid dalam menyalurkan bantuan.

Heboh Bansos Sembako Tak Sesuai Takaran Ternyata Sudah Sampai ke KPK, Kini Tengah Ditelusuri

"Untuk bantuan berupa uang tunai, kami minta pakai cash transfer dari Bank Sumut saja.

Pihak Bank Sumut sudah bersedia menggunakan virtual account berbasis NIK. Jadi bebas biaya," kata Azril Zah.

Halaman
1234
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved