Breaking News:

Kementerian Keuangan Naikkan Tarif Ekspor CPO, Gapki Sumut Nilai Terlalu Terburu-Buru

GAPKI Sumut menilai kenaikan tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO) yang diterapkan Kementerian Keuangan terlalu terburu-buru

Penulis: Natalin Sinaga | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA
Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut, Timbas Prasad Ginting 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara (Sumut) menilai kenaikan tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil (CPO) yang diterapkan Kementerian Keuangan terlalu terburu-buru.

"Saya rasa itu terlalu terburu-buru, ekonomi ini masih lesu kalau dikenakan kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi US$ 55 per ton maka akan berdampak juga pada petani, belum lagi ongkos transportasi," ujar Sekretaris GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting, Senin (1/6).

Dijelaskannya, ekport CPO juga berpengaruh terhadap harga jual beli di tingkat petani, dan dapat menyebabkan harga sawit semakin turun.

"Kondisi sekarang saja, banyak juga yang mengeluh sebenarnya khususnya petani, apalagi pungutan ekspor itu untuk PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) diharapkan petani, sementara PSR tidak bisa berjalan, kurang lancar PSR," ungkapnya.

Walaupun sekarang, lanjutnya, BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) termasuk Kementerian Keuangan sudah menaikkan dana hiba dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta.

"Dana replanting, dana hiba sudah dinaikan BPDPKS, di bawah departemen keuangan tapi pungutan ekspor itu akan berpengaruh terhadap petani," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan apakah kenaikan dana hiba itu hanya untuk mengambil hati petani karena dengan Rp 30 juta saja petani itu harus mendapat dana kredit juga dari perbankan, sampai bulan September belum tentu bisa keluar.

Timbas optimis harga sawit akan naik sesuai dengan perbaikan ekonomi dunia yang akan makin stabil.

"Sekarang belum stabil tapi dibandingkan dengan usaha lain, CPO lebih lumayan. Petani masih bisa panen, tapi bila ekonomi masih berpengaruh, daya beli negara lain juga berkurang. Eksportir besar mungkin tidak begitu berpengaruh akan naiknya pungutan itu, tapi petani akan sangat berpengaruh," katanya.

Sebagi informasi, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pada Kementerian Keuangan, pemerintah menyatakan bahwa perubahan tarif itu efektif mulai berlaku hari ini atau 1 Juni 2020.

Otoritas fiskal juga menjelaskan kenaikan tarif atas 24 komoditas yang berasal dari kelapa sawit, CPO maupun produk turunannya, masing-masing US$ 5. Tarif ekspor CPO misalnya, dari semula US$ 50 per ton kini naik menjadi US$55 per ton. Selain itu, tarif ekspor biji sawit yang semula US$ 20 per ton menjadi US$ 25 per ton.

(nat/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved