News Video

TERUNGKAP 75 Persen Uang Sekolah Swasta di Medan Menunggak, Pemko Tegaskan Agar Patuhi Surat Edaran

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan saat ini banyak orangtua murid yang anaknya bersekolah di swasta menunggak uang sekolah.

TERUNGKAP 75 Persen Uang Sekolah Swasta di Medan Menunggak, Pemko Tegaskan Agar Patuhi Surat Edaran

TRI BUN-MEDAN.com - Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan saat ini banyak orangtua murid yang anaknya bersekolah di swasta menunggak uang sekolah.

Dampak dari Covid-19 ini memang juga terasa di ekonomi.

"Kami dari Pemko Medan memang sudah memberikan anjuran kepada kepala sekolah swasta untuk tidak membebankan uang pendaftaran, uang pembangunan, uang buku dan lainnya. Kemarin kami berdialog dengan beberapa sekolah swasta, dan 75 persen uang sekolah bulanan itu sudah menunggak," kata Akhyar, Rabu (3/6/2020).

Namun hal tersebut katanya wajar sebab saat ini banyak orangtua yang kehilangan pendapatan.

Sehingga ia meminta kepada pihak sekolah agar Surat Edaran Nomor 420/3481 tanggal 14 Mei 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan pada perguruan swasta dapat dijalankan.

Meski hanya berupa surat edaran, yang artinya tidak memiliki sanksi, namun ia meminta agar pihak sekolah dapat membantu meringankan beban orangtua.

"Saya sampaikan kami hanya memberikan surat edaran, tidak memaksa, kalau ibu bapak tidak mengikutinya, tidak bisa kami menghukum, karena itu edaran. Namun perlu dipikirkan bahwa orang tua sekarang tidak punya uang jika dipaksakan membayar tak ada duitnya, bisa saja, kata orangtua ya sudahlah nggak usah sekolah kau 1 tahun ini. Akibatnya apa, di jalan nanti anak-anak ini dan ini problem sosial," katanya.

Tidak hanya perguruan swasta, surat edaran juga katanya disampaikan kepada UPT-TK, SD dan SMP Negeri se-Kota Medan melalui Surat Edarah Nomor 420/3482 tanggal 14 Mei 2020.

Dalam surat edaran tersebut, Pemko melarang semua UPTK-TK, SD dan SMP di Kota Medan melakukan pungutan atau mengutip uang sumbangan dalam bentuk apapun terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

"Sekolah-sekolah ini saya juga mohon bantuan supaya uang pembangunannya jangan dikutip. Enggak apalah tahun ini enggak mengecet sekolah, enggak runtuh kan? tapi masih banyak juga yang berkeinginan mengutip uang pembangunan, itu yang saya khawatir," ujarnya.

Selain uang pembangunan katanya yang perlu disoroti juga adalah pembelian buku pelajaran baru.

Sekolah diminta tidak membebankan murid untuk membeli buku ditengah pandemi.

"Dasar pikir kami mengeluarkan surat edaran itu, untuk tidak mengutip uang pembangunan, tidak mengutip atau pun memaksa menjual buku baru, karena saya bilang kepada beberapa kepala sekolah bahwa teori Pythagoras itu dari zaman sebelum masehi, itu juga nya yang diajarkan, hukum Archimedes itu juganya, dari sebelum masehi itu juga nya yang diajarkan artinya perlu kreativitas," jelasnya.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: M.Andimaz Kahfi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved