Breaking News:

BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara di 13 SMPN di Siantar Terkait Penggunaan Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Pematangsiantar yang dianggarkan pada tahun 2019 tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas.

Thinkstock
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Pematangsiantar yang dianggarkan pada tahun 2019 tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya dugaan kerugian negara dalam anggaran tersebut.

Dugaan kerugian negara itu dimuat dalam LHP terkini BPK No.38.C/LHP/XVIII.MDN/04/2020 tanggal 9 April 2020.

BPK mensinyalir ada kelebihan pembayaran belanja BOS sebesar Rp 860 juta.

Kemudian adanya belanja BOS yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp 1,5 miliar lebih dari anggaran sebesar Rp 23,4 miliar.

BPK menilai laporan pertanggungjawaban belanja 13 SMP Negeri di Pematangsiantar dalam membelanjakan BOS tak sesuai antara tagihan dan kenyataannya.

Bahkan ada dugaan campur tangan pihak kepala sekolah masing-masing dalam melakukan mark up belanja dengan rekanan.

Menanggapi ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Rosmayana Marpaung mengaku belum pernah menerima LHP BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara di instansinya.

"Belum ada sama saya LHP-nya. Lagi pula penggunaan Dana BOS dikelola oleh kepala sekolah masing-masing. Kami hanya monitoring saja. Malah kami takut kalau terlalu ikut campur," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (3/6/2020) siang.

Dari monitoring atau pengawasan yang dilakukan, Rosmayana justru mengaku belanja operasional sekolah tersebut telah sesuai penggunaannya. Hal itu juga sudah sesuai dengan audit tim Inspektorat Kota Pematangsiantar.

"Kalau di kita, hasilnya sesuai. Makanya coba hitung-hitungannya tanyakan ke Inspektorat Kota Pematangsiantar saja. Mereka lebih tahu," saran Rosmayana kepada wartawan.

Namun disinggung bagaimana langkah Dinas Pendidikan selanjutnya menanggapi instruksi BPK RI agar Pemko Pematangsiantar menagih balik kelebihan belanja sekolah, ia menyampaikan harus ditindaklanjuti oleh sekolah-sekolah.

"Ya, memang kita ditegur. Kalau memang begitu, ya kita minta kepala sekolah mengembalikan uang itu sebelum batas waktu 60 hari," jelasnya.

(tri bun-medan.com/Alija Magribi)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved