Refly Harun Singgung Ancaman Pembunuhan Terkait Dibatalkannya Seminar 'Pemecatan Presiden' di UGM

Pembatalan acara diskusi yang bertajuk "Pemecatan Presiden" bikin pakar Hukum Tata Negara Refly Harun bereaksi.

TRI BUN-MEDAN.Com - Refly Harun mengaku sedih dengan kejadian ini. Ia menyinggung upaya pemberhentian presiden. 

Refly Harun dalam kanal YouTubenya mengungkap terkait isu seminar di UGM yang dihentikan karena adanya isu ancaman pembunuhan.

Seminar itu bertajuk tentang "Pemberhentian Presiden" yang rencananya digelar oleh Fakultas Hukum UGM.

Namun karena dituduh makar dan mendapatkan ancaman, seminar itu urung digelar.

Refly pun mengaku sedih dengan batalnya seminar tersebut.

Sebab menurutnya, setelah era reformasi harusnya tak ada lagi ketakutan-ketakutan terakait hal semacam itu.

"Saya sesungguhnya sedih," ungkap Refly, dikutip  dari YouTube Refly Harun, Senin (1/6/2020).

"Saya berharap setelah terbitnya era reformasi tanggal 21 Mei 1998, di mana kita tahu itu menumbangkan rezim otoriter orde baru, saya berharap tak ada lagi ketakutan oleh sebuah komunitas akademik yang membahas isu-isu tertentu," katanya.

"Sekalipun isu itu berkaitan tentang pemberhentian seorang presiden, misalnya," lanjut Refly.

Refly kemudian menerangkan alasan kenapa kita tidak perlu khawatir dan paranoid dengan isu-isu demikian.

Menurutnya, era kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki nuansa yang serupa dengan rezim orde baru.

"Saya pernah mengalami masa kelam orde baru, waktu itu berpendapat begitu takutnya, begitu khawatirnya," kata Refly.

"Khawatir ditangkap, khawatir dipidanakan," lanjutnya.

"Tapi sadar atau tidak, nuansa itu ada saat ini," katanya.

Refly menganggap kesamaan nuansa itu muncul karena masyarakat tidak dapat berpendapat dengan tenang di negara demokrasi.

"Jadi seperti kita sedang diintai, kepleset omongannya maka akan berlakulah undang-undang ITE," ujar Refly.

Ia merasa hal itu telah meningkatkan upaya menyebarnya kebencian dan rasa permusuhan di Tanah Air.

Padahal menurutnya, kritik dalam pemerintahan demokrasi adalah suntikan vitamin bagi pemimpin.

"Dan tugas intelektual, tugas akademisi (merujuk pada isu seminar UGM), adalah memberikan masukan-masukan yang berharga," katanya.

Ia juga setuju dengan dilayangkannya kritik dalam praktik penyelenggaraan negara yang menyimpang.

"Kalau seandainya dia (akademisi) memandang bahwa ada hal-hal yang tidak benar dalam praktik penyelanggaraan negara ini, itu sah-sah saja (mengkritik) sebagai hak warga negara," sebutnya.

Oleh karenanya Refly menyangkan batalnya seminar UGM terkait pemberhentian presiden yang dibatalkan.

"Jadi tidak perlu harus dicurigai akan ada makar, akan ada gerakan menjatuhkan presiden dan lain sebagainya," kata Refly.

"Kita harus membedakan antara keinginan memberhentikan presiden yang jalannya sudah diatur dalam konstitusi, dengan keinginan lain yaitu presiden mengundurkan diri," jelasnya.

Refly mengatakan, jika terkait pejabat mengundurkan diri itu adalah hak dan subjektivitas pejabat yang bersangkutan.

Sesuai dengan TAP MPR Nomor 06 Tahun 2001 yang mengatur tentang etika bernegara, disebutkan bahwa pejabat yang kehilangan kepercayaan dari rakyat sebaiknya merasa malu.

"Seharusnya malu hati dan mundur, tapi itu tidak hanya berlaku untuk presiden saja. Itu untuk umum," sebutnya.

"Semua pejabat di republik ini kalau tidak mendapatkan kepercayaan ya harus tahu diri," kata Refly.

Lihat selengkapnya mulai menit 19:00.

Artikel di atas telah tayang di Sosok dengan judul Dukung Diskusi Pemecatan Presiden, Refly Harun Sebut Rezim Jokowi Bak Orde Baru: Tidak Dipercaya Rakyat Ya Harus Tahu Diri

Refly Harun curhat di media sosial soal pencopotan dirinya dari Komisaris Utama Pelindo I 

Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mencopot Refly Harun dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Selain Refly Harun, Erick Tohir juga turut mencopot tiga jajaran komisaris Pelindo I.

Ketiganya, yakni Heryadi dari jabatan Komisaris Independen, Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris), Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) dan Winata Supriatna (Komisaris).

Melalui akun Twitter-nya, Refly Harun mengucapkan terimakasih kepada mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sebab, ia diangkat jadi Komut Pelindo oleh Rini Soemarno.

Kemudian ia juga berterimakasih para Erick Thohir yang telah mencopot jabatan yang diberikan oleh Rini Soemarno tersebut.

Lalu Refly Harun juga berterimakasih pada Presiden Jokowi karena sudah mengangkat dan memberhentikan dirinya.

Ia pun meminta izin untuk mendukung pemerintah dari luar jika kebijakannya benar.

Namun, ia tak segan untuk memberikan kritik jika apa yang dilakukan pemerintah tidak benar.

"Trm ksh Rini Soemarno yg sdh mengangkat saya,

trm ksh Erick Thohir yg sdh membehentikan,

dan trm ksh Presiden Jokowi yg sdh mengkangkat dan memberhentikan.

Izin berada di garis luar utk terus jadi peniup pluit.

Pemerintah bener kita dukung, nggk bener kita kritik.

Salam," tulis Refly Harun.

Dilansir dari Kompas.com, Erick Thohir ingin membuat penyegaran di Pelindo I.

"Komisaris kan tidak hanya sendiri kan ada empat komisaris yang diganti. Jadi itu refreshing saja, artinya perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Senin (20/4/2020).

Arya Sinulingga berharap dengan adanya pergantian komisaris ini bisa mendongkrak kinerja Pelindo I lebih baik lagi ke depannya.

"Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini membuat pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya, dan bisa menghadapi corona juga," kata Arya Sinulingga.

Adapun susunan komisaris PT Pelindo I yang baru, yakni sebagai berikut:

1. Achmad Djamaludin - Komisaris Utama

2. Arman Depari - Komisaris

3. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan - Komisaris Independen

4. Ahmad Perwira Mulia Tarigan - Komisaris Independen

5. Irma Suryani Chaniago - Komisaris Independen

6. Winata Supriatna - Komisaris

Selain Refly Harun, komisaris yang dicopot yakni Heryadi dari jabatan Komisaris Independen, Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris) dan Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris).

Sementara Komisaris Winata Supriatna tetap dipertahankan. 

Posisi Refly digantikan oleh Achmad Djamaludin, seorang perwira TNI AL yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Kemudian komisaris baru lainnya yakni Arman Depari (Komisaris), Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen), Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris Independen), dan Irma Suryani Chaniago (Komisaris Independen). 

Perjalanan Refly Jadi Komisaris, Dua Kali Dicopot

Refly Harun tercatat telah dua kali mengalami pencopotan dari jabatan komisaris. 

Sebelumnya, Refly Harun pernah dicopot dari jabatan Komisaris Utama Jasa Marga.

Ia dicopot dari Komisaris Jasa Marga pada 5 September 2018.

Selang dua hari, Refly mendapatkan posisi baru. 

Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno mengkonfirmasi Refly mendapat jabatan baru sebagai Komisaris Pelindo I.

"Ada (jabatan baru), sudah. Komisaris di Pelindo I," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Bogor, Jumat (7/9/2018), dilansir Kompas.com.

Saat itu, Rini menegaskan pencopotan Refly dari jabatan Komisaris Utama Jasa Marga bukanlah karena sikapnya yang terkadang mengkritik pemerintah. 

"Alasannya perputaran saja. Biasa saja kita melakukan perputaran," ujar Rini.

Kini, setelah dua tahun menjabat sebagai Komisaris Pelindo I, Menteri BUMN Erick Thohir pun memberhentikan Refly Harun. (*)

Artikel di atas telah tayang sebelumnya di TribunnewsBogor.com dengan judul:Dicopot dari Jabatan Komut, Refly Harun: Bu Rini yang Mengangkat Saya, Pak Erick yang Memberhentikan