Breaking News:

Ada 45 Anggota DPRD Pematangsiantar Belum Kembalikan Kelebihan Uang Tunjangan Tahun 2019

Dari 52 nama anggota dan mantan anggota, baru tujuh diantaranya yang berusaha membayar kelebihan uang tunjangan.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
SESEORANG berjalan di depan Kantor DPRD Pematangsiantar Jalan H. Adam Malik No. 1, Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar. 

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Hanya sedikit anggota dan mantan anggota DPRD Pematangsiantar yang telah mencicil kelebihan uang tunjangan yang diterima pada Tahun Anggaran 2019.

Dari 52 nama anggota dan mantan anggota, baru tujuh diantaranya yang berusaha membayar.

Sementara batas waktu pembayaran kembali uang yang diduga bakal merugikan negara oleh BPK RI Perwakilan Sumut tinggal seminggu lagi atau jatuh tempo 16 Juni 2020.

Sesuai ketentuan, bila pembayaran tak dilunasi maka hal ini akan dibawa ke ranah hukum.

BPK sebelumnya menyebutkan Pemko Pematangsiantar telah melebihkan uang 'jajan' para anggota dan mantan DPRD Pematangsiantar sebesar Rp 1,14 miliar, yang dimuat dalam suratnya dengan No.30.C/LHP/XVIII/MDN.04/2020, tanggal 9 April 2020 lalu.

Sekertaris DPRD Wanden Siboro yang ditemui Tri bun Medan mengatakan, baru tujuh orang di antaranya yang sudah membayar uang yang dipakai selama mereka berdinas tahun 2019 itu.

"Ya, tanggal 16 Juni 2020 ini, penarikan uang kelebihan belanja akan berakhir. Saat ini, sudah 7 orang yang mengembalikan uang yang mereka terima sebelumnya dengan besaran berbeda," ujar Wanden, Selasa (9/6/2020) siang, 

Artinya, sisa sebanyak 45 anggota dan mantan anggota DPRD Pematangsiantar belum membayar dengan nilai bervariasi untuk masing-masing.

Variasi angka sendiri adalah sesuai masa dinas para anggota dewan, yang mana ada yang hanya membayar Rp 13,5 juta, Rp 25 juta dan Rp 35 juta.

Mantan Anggota DPRD Siantar Diperiksa Terkait Judi Togel, Polisi Masih Rahasiakan Pemeriksaan

Dikatakan Sekwan, penyebab temuan BPK menyoal 30 anggota DPRD dan 22 mantan Aanggota DPRD Pematangsiantar tentang kelebihan belanja ini, disebabkan ada perbedaan persepsi antara Pemko Pematangsiantar dan BPK RI tentang Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2019.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved