Breaking News:

Pemko Medan Tak Bisa Tambah Anggaran Pilkada, KPU Tunggu Kebijakan Mendagri

KPU Kota Medan saat ini menunggu keputusan dari Mendagri terkait penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020

Penulis: Liska Rahayu | Editor: Juang Naibaho
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRI BUN-MEDAN.Com, MEDAN - Komisioner KPU Kota Medan Rinaldi Khair mengatakan, KPU Kota Medan saat ini menunggu keputusan dari Mendagri terkait penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Ia mengatakan, pihaknya menunggu apakah Pemko Medan memang tidak dapat memfasilitasi penambahan anggaran untuk protokoler Covid-19.

“Karena info dari pemerintah, ada skenario fasilitas anggaran bisa dari APBD atau APBN khusus untuk penambahan anggaran pencegahan Covid-19,” katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/6/2020).

Rinaldi menambahkan, seperti yang diketahui, dalam RDP yang dilakukan dengan komisi II DPR RI akhir Mei lalu, ketua KPU RI menyebutkan bahwa KPU siap melaksanakan Pilkada lanjutan di tengah pandemi sepanjang ada kepastian fasilitas anggaran berbasis protokoler Covid-19 yang disediakan pemerintah.

“Jadi kami KPU di Medan hanya menunggu kebijakan dan instruksi selanjutnya,” katanya.

Pemerintah Kota ( Pemko) Medan menyiapkan dana hibah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengungkapkan, adapun dana hibah yang telah disiapkan dalam NPHD diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan serta Kodim 0201/BS. Dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut, lanjut Sekda, Kota Medan siap dukung dan sukseskan Pilkada 2020.

Namun, Wiriya mengatakan, jika ada penambahan anggaran dari yang sudah disepakati tersebut, tentunya tidak mungkin dilakukan. Sebab saat ini keuangan Pemko Medan terbatas akibat dari mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Akibat Covid-19 ini, Pemko Medan harus merefocusing anggaran dan mengakibatkan anjloknya pendapatan Kota Medan, baik itu dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dan dana bagi hasil. Kita sedang defisit saat ini,” katanya usai mengikuti Web Seminar (Webinar) Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 bersama Kemendari RI melalui Video Conference (Vidcon) di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (10/6/2020).

Wiriya meminta KPU Kota Medan agar merevisi anggaran sesuai yang sudah ditetapkan Pemko Medan.

“Jika KPU menganggap ada kebutuhan lain, harus tetap berpedoman pada anggaran sesuai NPHD yang sudah kita tandatangani bersama,” jelas Wiriya.

Sementara itu dalam vidcon yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri ini diungkapkan, Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan kepala daerah.

Oleh karenanya BPP Kemendagri dalam vidcon tersebut minta agar masing-masing daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dapat melakukan rasionalisasi dan optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaannya berjalan lancar.

(yui/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved