Breaking News:

Siapkan Dana Hibah, Pemko Medan Tak Bisa Tambah Anggaran KPU

Akibat Covid-19 ini, Pemko Medan harus merefocusing anggaran dan mengakibatkan anjloknya pendapatan Kota Medan.

TRIBUN MEDAN/HO
SEKDA Kota Medan Wiriya Alrahman saat mengikuti Web Seminar (Webinar) Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 bersama Kemendari RI melalui Video Conference (Vidcon) di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (10/6/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN – Pemerintah Kota ( Pemko) Medan menyiapkan dana hibah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.

Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman mengungkapkan, adapun dana hibah yang telah disiapkan dalam NPHD  diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan serta Kodim 0201/BS. 

Dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut, lanjut Sekda, Kota Medan siap dukung dan sukseskan Pilkada 2020.

Namun, Wiriya mengatakan, jika ada penambahan anggaran dari yang sudah disepakati tersebut, tentunya tidak mungkin dilakukan.

Sebab saat ini keuangan Pemko Medan terbatas akibat dari mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Akibat Covid-19 ini, Pemko Medan harus merefocusing anggaran dan mengakibatkan anjloknya pendapatan Kota Medan, baik itu dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dan dana bagi hasil. Kita sedang defisit saat ini,” katanya usai mengikuti Web Seminar (Webinar) Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 bersama Kemendari RI melalui Video Conference (Vidcon) di Command Center Balai Kota Medan, Rabu (10/6/2020).

Pemko Medan Tak Bisa Tambah Anggaran Pilkada, KPU Tunggu Kebijakan Mendagri

Wiriya meminta KPU Kota Medan agar merevisi anggaran sesuai yang sudah ditetapkan Pemko Medan.

“Jika KPU menganggap ada kebutuhan lain, harus tetap berpedoman pada anggaran sesuai NPHD yang sudah kita tandatangani bersama,” jelas Wiriya.

Sementara itu dalam vidcon yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri ini diungkapkan, Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan kepala daerah.

Oleh karenanya BPP Kemendagri dalam vidcon tersebut minta agar masing-masing daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020  dapat melakukan rasionalisasi dan optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaannya  berjalan lancar.(yui/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved