Terkait Sumbangan Komite MAN 1 Medan hingga Rp 3,9 Juta, Ombudsman: Kebijakan yang Kurang Bijak

“Sebenarnya bukan hanya saya saja, banyak orangtua yang mengeluh saat itu. Bahkan, ada uangnya tinggal dua ratus ribu karena enggak menyangka uang komitenya sebesar itu," katanya.

Sumbangan komite sekolah tersebut, menurut dia, tidak sejalan dengan surat edaran Wali Kota Medan yang meminta agar pihak sekolah tidak membebankan orangtua.

"Pak Edi dan Pak Akhyar kan udah bilang nggak ada uang pembangunan dan segala macam," katanya.

Ia mengatakan tidak selayaknya sekolah mengutip uang sebesar itu saat pandemi, apalagi hal tersebut terjadi di sekolah negeri.

"Jurusan IPS itu ada sekitar 530 siswa, coba bayangkan per orang hampir 4 juta dikenakan biaya, berapa miliar yang mereka terima. Belum lagi yang jurusan IPA, sementara orangtua murid saat ini mungkin banyak yang kehilangan pendapatan. Kalau mereka membuat full day dengan alasan biaya honor, harusnya dibuatlah program lain yang tidak memberatkan di tengah pandemi begini," katanya.

Ia mengatakan biaya untuk mendaftar sebagai murid baru pihaknya harus merogoh kocek kurang lebih Rp 6 juta.

"Memang bisa dicicil, tapi ini kan terlalu memberatkan sementara kita belum tahu kapan pastinya sekolah tatap muka diberlakukan. Komite sekolah ini dengan dalih sumbangan totalnya Rp 3,9 juta, uang mukanya Rp 900 ribu bagi yang mau cicil. Itu kan namanya udah kewajiban, bukan sumbangan lagi," katanya.

Ia berharap Pemko Medan, Dinas Pendidikan atau pun Kemenag dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

"Kalau bisa dinas pendidikan itu menghapus sumbangan atau uang komite sekolah yang seperti ini. Sangat memberatkan apalagi di saat seperti ini," katanya.

(cr21/tri bun-medan.com)