Breaking News:

Pilkada Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19?

Melihat tantangan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana menjalankan pilkada yang bersih dan sehat di masa Pandemi Covid-19?

Editor: Royandi Hutasoit
Foto Istimewa/via https://apahabar.com
Pilkada 2020 

PILKADA di masa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru. Secara umum tantangan itu antara lain: Pertama, ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, baik pemilih, peserta maupun penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan TPS. Kedua, degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan (verifikasi faktual dukungan KTP bagi bakal calon perseorangan atau bacalon independen, pendataan/pencocokan penelitian data pemilih, kampanye dan pemungutan suara).

Ketiga, kendala anggaran pembiayaan pilkada (relokasi anggaran untuk penanganan protokol Covid-19). Keempat, ketersediaan anggaran pasca Covid-19 (defisit anggaran, kemampuan keuangan daerah bervariasi). Kelima, partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun (proses pemuktahiran data dan daftar pemilih tidak maksimal, potensi menurunnya relawan.

Keenam, makin sulitnya rekruitmen penyelenggara tingkat KPPS dan Pengawas di TPS. Ketujuh, menurunnya partisipasi pemberian suara oleh pemilih (voter turnout). Kedelapan, kendala penegakan hukum Pilkada (jangka waktu yang terbatas 5 hari kalender, proses pengumpulan alat-alat bukti pelanggaran, jangka waktu proses sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Agung) dan lainnya.

Melihat tantangan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana menjalankan pilkada yang bersih dan sehat di masa Pandemi Covid-19? Jamak diketahui Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan UU No.1/2015 jo. UU No. 8/2015 jo.UU No.10/2016.

Prinsip dasar ini menjadi cita dan tolok ukur penting bagi Pilkada yang demokratis, transparan dan akuntabel. Esensi demokratis itu selain konstitusional juga harus menjamin suara rakyat diperoleh dan diberikan dengan cara benar dan beradab. Benar karena berdasarkan hukum dan beradab karena bersumber dari kemurnian dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral sesuai asas dan cita hukum pemilu itu sendiri.

Untuk menjalankan prosedur tahapan Pilkada, KPU didukung pemerintah dan aparat terkait diharapkan mampu dengan perhitungan yang tepat (waktu, sasaran dan daya-guna) dan ketat serta disiplin tinggi.

KPU RI tanggal 12 Juni 2020 telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada 2020. PKPU ini menegaskan “gong” Pilkada 2020 dilanjutkan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang serta tahapan lanjutan itu dimulai tanggal 15 Juni 2020.

Pasal 8C PKPU ini mengatur bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Poin terakhir ini menjadi prosedur prinsip bagi pelaksanaan Pilkada 2020 yang harus dipastikan dan diawasi.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kepastian jaminan substansi Pilkada jurdil sebagai tolok ukur keberhasilan. Tolok ukur terakhir ini menjadi kunci dan batu ujian bagi bangsa Indonesia sebagai bukti mampu menyelenggarakan Pilkada di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Adanya kepastian jaminan hak politik (hak memilih dan dipilih) dan kepastian jaminan hak dasar/asasi (hak atas kesehatan dan keamanan) selama Pilkada di masa Covid memang bukanlah perkara yang mudah.

Esensi pilkada jurdil ini menjadi tugas besar dan berat bagi seluruh stakeholder baik itu pemilih, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan), peserta Pilkada (baik calon maupun Partai Politik), aparat penegak hukum, pemerintah daerah khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved