Breaking News:

Dianggap Tak Bisa Kerja, Anggota DPRD Sarankan Kabag Hukum Pemkab Deliserdang Mundur

Anggota DPRD menganggap kalau Era Permata Sari tidak bisa kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/HO
KABAG Hukum Pemkab Deliserdang, Era Permata Sari. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Deliserdang kembali mempersoalkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang tidak kunjung diberlakukan hingga saat ini.

Meski sudah disahkan oleh DPRD periode 2014-2019 namun karena hasil evaluasi belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat Perda ini belum bisa dijadikan payung hukum oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun yang menjadi sasaran oleh DPRD adalah Kabag Hukum Pemkab, Era Permata Sari.

Mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda ini, Rakhmadsyah berpendapat kalau Kabag Hukum Pemkab pada saat ini begitu lemah.

Anggota DPRD tiga periode ini menganggap kalau Era Permata Sari tidak bisa kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ia pun meminta Bupati Ashari untuk mengevaluasi kinerja Kabag Hukum ini.

Begini Konsep Reses yang Digelar DPRD Deliserdang Saat Pandemi Covid-19

"Kalau Kabag Hukum tidak mampu di Bagian Hukum ya mundur saja. Jangan ditunggui tempat itu tapi tidak kerja. Kalau dari DPRD sudah dari bulan September 2019 itu selesai. Kalau tidak mampu mudur saja jadi Kabag Hukum," ujar Rakhmadsyah yang di temui di kantor DPRD Rabu, (1/7/2020).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut Perda ini menjadi kenang-kenangan anggota DPRD periode 2019-2024.

Karena dianggap begitu lama Rakhmadsyah menilai Kabag Hukum tidak bisa menggiring dan tidak bisa memainkan persoalan ini agar bisa cepat prosesnya di Kementerian Dalam Negeri.

Dikatakannya banyak harapan yang sudah dipasang ketika Perda ini bisa diberlakukan.

" Ini adalah cita-cita rakyat Deliserdang untuk memajukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Deliserdang ini. PAD sekarang sudah tidak sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sudah mencapai 77 triliun. Sementara PAD nya tidak sampai dua persen dari PDRB," kata Rakhmadsyah.

Rapid Test di Kantor DPRD Deliserdang, Hanya Beberapa Anggota Dewan Ikut

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved