Breaking News:

Kesalahan Perhitungan KKD, Anggota DPRD Jajaki Ahli Hukum Sebelum Gugat Wali Kota Pematangsiantar

DPRD Pematangsiantar sempat berkomunikasi dengan perwakilan Kemendagri saat berkunjung ke Pematangsiantar beberapa waktu lalu.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
ANGGOTA Badan Anggaran DPRD Kota Pematangsiantar, Astronout Nainggolan. 

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Anggota Badan Anggaran DPRD Pematangsiantar Astronout Nainggolan menyampaikan wacana menggugat Wali Kota Pematangsiantar terkait kesalahan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tengah dalam kajian ahli hukum.

Pria yang menginisiasi gugatan ini menyampaikan, konsultasi ke pakar hukum dilaksanakan untuk membuat materi gugatan mereka kuat.

"Kita sedang melihat kedudukan hukumnya dulu. Kita ingin berkonsultasi dengan ahli-ahli hukum agar gugatan yang nanti dilayangkan efektif memberi keadilan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/7/2020) siang.

Astronout mengatakan DPRD Pematangsiantar sempat berkomunikasi dengan perwakilan Kemendagri saat berkunjung ke Pematangsiantar beberapa waktu lalu. Saat itu, Kemendagri menjelaskan kasus serupa pernah terjadi di daerah lainnya di Indonesia.

Berangkat dari sini, Astronout menyebutkan hal itu dapat dijadikan acuan untuk menggugat Wali Kota Hefriansyah Noor.

"Kita sempat juga menyampaikan hal ini ke Kemendagri saat mereka ke sini. Dari mereka bilang ada kasus serupa terjadi di salah satu provinsi, dan anggota dewannya menggugat," ujar Astronout.

Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Pemko Siantar Segera Terbitkan Perwal

Akibat kesalahan perhitungan KKD yang ditandatangani Wali Kota Hefriansyah ini, terang Astronout mengakibatkan anggota dan mantan DPRD Pematangsiantar dipersepsikan oleh masyarakat sebagai koruptor.

Padahal katanya, yang salah menghitung Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah pihak Pemko Pematangsiantar, yang mana SK ditandatangani oleh Wali Kota Hefriansyah.

"Okelah kalau kerugian materil sudah dikembalikan dengan nilai masing-masing. Tapi immateril berupa stigma anggota dewan ini dianggap korupsi oleh masyarakat. Padahal yang salah hitung itu Pemko," ujar Astronout.

Ia menilai Hefriansyah tak bisa sembarangan meminta maaf atas kekhilafan yang terjadi.

Sebab jabatan Wali Kota bukan main-main.

Sementara itu, Anggota DPRD Pematangsiantar lainnya Ferry Sinamo mengaku peluang untuk menggugat Wali Kota Hefriansyah terbuka lebar. Namun di masa Pandemi Covid-19 membuat musyawarah sulit terlaksana.

Anggota DPRD Siantar Astronout Nainggolan Tagih Janji Pemko Berani Tidak Tertibkan Bangunan Efarina?

"Belum selesai musyawarahnya, tapi KKD itu tanggung jawab oleh Wali Kota, karena akibat kesalahan Wali Kota menghitung KKD sehingga DPRD menjadi korban untuk pengembalian kelebihan Tunjangan Komunikasi Insentif ini," jelas wakil asal PDI-Perjuangan ini.

Diketahui sebelumnya, hasil audit BPK menyebutkan bahwa Pemko Pematangsiantar telah melebihkan tunjangan para anggota dan mantan DPRD Pematangsiantar sebesar Rp 1,14 Miliar, yang dimuat dalam suratnya dengan No.30.C/LHP/XVIII/MDN.04/2020, tanggal 9 April 2020 lalu.

Sebut 27 Anggota DPRD Siantar ODP Corona, Seorang Dokter Dicecar DPRD hingga Menangis di Rapat

BPK menilai kelebihan tunjangan ini tak sesuai dengan status Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Pemko Pematangsiantar. BPK menilai KKD berada Siantar layak di level rendah, bukan sedang.

Alhasil tercatat ada 52 nama di DPRD Pematangsiantar yang dianggap menerima kelebihan tunjangan dipaksa mengembalikannya. Uang tersebut diperuntukan kepada dewan guna keperluan tunjangan komunikasi, tunjangan operasional dan tunjangan reses.(mag/tri bun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved