Mendagri Tito Karnavian Tanggapi Kisruh PPDB Jalur Zonasi,Siswa Pakai Surat Keterangan Domisili Baru

Masalah sekolah yang tidak merata di setiap kabupaten/kota, sehingga banyak calon didik baru hijrah ke kota.

Penulis: Satia | Editor: Salomo Tarigan
TRI BUN MEDAN/DANIL SIREGAR
MENDAGRI TITO KARNAVIAN 
TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru mendapatkan informasi mengenai permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021, Sabtu (4/7/2020).
 
Adapun masalah yang terjadi pada penerimaan kali ini, yaitu banyaknya siswa yang diduga menggunakan surat keterangan domisili baru.
 
Kemudian, masalah sekolah yang tidak merata di setiap kabupaten/kota, sehingga banyak calon didik baru hijrah ke kota.
 
Sehingga penumpukan terjadi saat pendaftaran.
 
Tito mengaku, baru mendapatkan kabar soal adanya permasalahan ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
 
"Saya baru dapat berita dari Kemendikbud," ucapnya, usai rapat bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Medan, kemarin.
 
Setelah mendapatkan laporan ini, pihaknya akan langsung melakukan diskusi bersama dengan Kemendikbud, untuk mencari solusi.
 
Belum diketahui, apakah diskusi yang dimaksud untuk mengevaluasi sistem seleksi PPDB online. "Nanti akan berdiskusi terkait masalah PPDB," ujarnya.
 
Mantan Kapolri ini mengatakan, nantinya dalam diskusi, pihaknya akan membantu Kemendikbud dalam menuntaskan masalah penerimaan didik baru ini. 
"Apa bantuan persisnya nanti kita akan diskusikan dulu," ucapnya. 
 
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan, Alpian Hutahuruk mengatakan, banyak calon siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) di Kabupaten Karo menggunakan surat domisili yang sesuai dengan alamat tempat tinggal.
 
Artinya, para calon siswa ini mengganti alamat tempat tinggalnya, agar bisa masuk ke sekolah favorit.
 
Sebab, banyak orang tua calon siswa protes dengan perhitungan jarak antar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi, lantaran yang lebih jauh alamatnya bisa keterima.
Para orangtua yang protes ini, mengaku berdomisili dekat dengan sekolah, namun anaknya tak lolos pada seleksi zonasi. 
 
"Protes yang dilayangkan oleh para orang tua calon murid, mengapa yang berdekatan dari jarak sekolah bisa kalah dengan," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Kamis (2/7/2020).
 
Apian mengaku belum bisa menjelaskan secara detail, mengapa adanya rekomendasi untuk memperoleh surat domisili atau pindah alamat, di saat penerimaan calon didik baru. Lantaran, yang mengeluarkan surat berdomisili ini, yaitu Kepala Desa atau pihak Keluaran.
 
"Ada yang memakai keterangan domisili, sementara yang mengeluarkan adalah lurah dan kepala desa," ucapnya. Menurutnya, ada yang dengan sengaja memainkan surat pindah alamat ini, agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit di Kabupaten Karo.
 
"Ada yang memainkan surat pindah domisili, untuk mendaftarkan diri di sekolah-sekolah favorit Karo," jelasnya.
 
Untuk di Karo sendiri, masih ada 400 lebih kursi kosong atau belum ada calon siswanya.
 
Dengan adanya kekurangan ini, pihaknya akan meminta kepada Cabang Dinas Pendidikan Karo untuk mengulang pendaftaran pada pekan depan.
 
"Kita akan membuka pendaftaran kembali pada sekolah di Karo. 
 
Di Karo ada 400 lebih kursi yang kurang," ungkapnya.
 
Nantinya, pendaftaran ini akan dibuka selama tiga hari secara berturut-turut.
 
Alpian mengatakan, nantinya kepala sekolah yang dapat menentukan kelulusan dari para calon siswa, dengan melihat nilai Ujian Nasional (UN).
 
Pembukaan ini dilakukan agar menutupi kekurangan yang terjadi di Kabupaten Karo. 
 
"Hari Senin akan dibuka lagi, tahapan lanjutan yang masih kurang kursi. Nantinya, kepala sekolah yang akan menentukan, berdasarkan nilai UN dari para calon siswa. Tiga hari akam kita buka pendaftaran," ucapnya.
 
Dengan adanya protes yang dilayangkan oleh para orangtua, ia berharap agar pendaftaran ulang ini dapat menampung seluruh murid yang awalnya tak terima pada jalur zonasi.
 
"Kita ingin anak-anak untuk sekolah, tidak akan mungkin kita menahan anak-anak untuk bersekolah," ungkapnya.
 
(Wen/Tri bun-Medan.com) 
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved