Diguyur Rp 2.700 Triliun, Inilah Daftar Senjata yang Diborong Australia untuk Menghadapi China
Australia siap adu kuat dengan China di Asia Pasifik, meski dalam skenario terburuk tanpa bantuan Amerika Serikat.
lihat foto
Dikutip dari Janes.com (10/2/2020), US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) pada 7 Februari lalu telah meloloskan persetujuan penjualan 200 unit rudal AGM-158C kepada Australia dengan nilai mencapai US$900 juta.
AGM-158C tergolong rudal anti kapal generasi baru. Dirancang oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pada tahun 2009, rudal ini dikembangkan ke dalam dua jalur yang berbeda.
Pertama adalah LRASM-A, yaitu rudal jelajah subsonic yang didasarkan pada AGM-158 JASSM-ER milik Lockheed Martin.
Kedua adalah LRASM-B, yaitu rudal supersonik yang terbang di ketinggian medium, kompetitorrudal anti kapal Brahmos yang dikembangjan India-Rusia.
AS hanya mengekspor jenis persenjataan mutakhirnya kepada negara-negara tertentu. Dengan disetujuinya pembelian LRASM oleh Australia, menunjukkan eratnya kedekatan antara Canberra dengan Washington.
Bagi AS, Australia merupakan wilayah yang sangat penting guna menghadapi kekuatan China di Lautan Pasifik. Terutama, karena Australia juga merupakan anggota persekutuan pertukanan informasi intelijen “Five Eyes” dengan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan AS.
Selain itu, anggaran sebesar $9,3 miliar juga akan dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan menjadi senjata jarak jauh berkecepatan tinggi, termasuk senjata hipersonik.
"ADF sekarang membutuhkan kemampuan pencegahan yang lebih kuat," kata PM Morrison.
"Kemampuan yang dapat menahan kekuatan dan infrastruktur musuh dari jarak jauh sehingga menghalangi serangan terhadap Australia dan membantu mencegah perang," jelasnya.
Sistem pengawasan bawah air dengan menggunakan sensor teknologi tinggi yang menelas biaya antara $5 miliar dan $7 miliar adalah salah satu belanja terbesar yang mencakup kapal selam tak berawak.
PM Morrison juga berjanji meningkatkan kemampuan ADF untuk berurusan dengan apa yang ia sebut sebagai "zona abu-abu" - aktivitas melawan kepentingan Australia yang berada di bawah ambang konflik bersenjata tradisional.
Peter Jennings dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) mengatakan dunia telah berubah secara dramatis sejak Panduan Pertahanan dirilis, khususnya di era COVID-19 saat ini.
Menurut Jennings, saat ini hanya ada satu negara yang memiliki kapasitas dan keinginan untuk mendominasi Indo-Pasifik yang bertentangan dengan kepentingan Australia.
"Kami tidak berbicara mengenai Kanada," ujarnya.
Pemerintah akan mengalokasikan $15 miliar untuk kapasitas perang informasi selama 10 tahun ke depan, $1,3 miliar di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dunia maya.
