Breaking News:

Bakal Dikeluarkan dari Daftar Prolegnas, ASB Desak DPR Bahas dan Sahkan RUU P-KS

ASB menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait pernyataan Komisi VIII DPR RI yang akan mengeluarkan RUU P-KS dari daftar Prolegnas tahun 2020.

TRIBUN MEDAN/HO
ALIANSI Sumut Bersatu (ASB) mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN – Bakal dikeluarkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memantik kekecewaan banyak pihak. Satu diantaranya adalah Aliansi Sumut Bersatu (ASB).

Lembaga yang menaruh perhatian pada isu keberagaman dan perempuan dan anak ini menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait pernyataan Komisi VIII DPR RI yang akan mengeluarkan RUU P-KS dari daftar Prolegnas tahun 2020.

Hal ini dikuatkan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang Undang DPR-RI di awal Juli 2020, yang akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU P-KS bersama dengan RUU lainnya.

“Statement yang kami peroleh melalui media yang disampaikan Komisi VIII DPR RI bahwa sejak Maret 2020 Komisi VIII telah menyerahkan RUU ini kepada Baleg DPR RI dengan alasan adanya beban penyelesaian agenda RUU yang cukup sulit untuk dipenuhi. Namun, pada saat itu Baleg DPR tidak mengambil alih sebagai RUU Prioritas 2020, sehingga sampai saat ini status RUU P-KS masih menjadi usulan Komisi VIII,”kata Direktur Eksekutif ASB, Ferry Wira dalam keterangan persnya yang diterima Tri bun-Medan.com, Rabu (8/7/2020).

FGD Virtual ASB: FKUB dan Tokoh Agama Perkuat Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Medan

Rasa kecewa ini, kata Ferry, tentunya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan. Perjuangan panjang sejak delapan tahun silam hingga saat ini menggoreskan luka, khususnya perempuan korban kekerasan seksual yang memperjuangkan mendapatkan keadilan.

“Hasil pemantauan media Aliansi Sumut Bersatu melalui empat media cetak di Kota Medan periode Januari sampai Juni 2020 di Sumatera Utara sebanyak 37 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, dengan jenis kasus yang beragam,” kata Ferry.

Berangkat dari keadaan ini, ASB, kata Ferry mendesak Ketua DPR-RI dan pimpinan beserta seluruh anggota DPR-RI segera membahas  dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu juga mendesak kepada Baleg dan semua pimpinan Baleg, untuk memastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2020 yang dibahas melalui Baleg, sehingga bisa segera disahkan sesuai harapan masyarakat.

30 Perempuan Korban Kekerasan Seksual di UII Yogyakarta Melawan, Korbannya Sampai Australia

ASB juga meminta Presiden Jokowi melanjutkan komitmen untuk mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai kebijakan yang menjamin perlindungan korban dengan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama  serta  berkoordinasi  dengan Komnas Perempuan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, agar melakukan upaya-upaya strategis memperkuat dibahasnya RUU PKS pada tahun 2020.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat sipil di Indonesia untuk selalu menjaga empati kepada korban yang sudah berjuang pada keadilannya. Para pejuang dalam gerakan masyarakat sipil untuk selalu kuat, bergandeng tangan dan menguatkan untuk memperjuangkan dan mengawal pembahasan RUU P-KS,” katanya.(*/top/tri bun-medan.com)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved