Breaking News:

Lima Tahun Mandek, Berkas Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PA Sidikalang Diserahkan ke Jaksa

Penanganan kasus korupsi terhadap proyek APBN tahun anggaran 2012 itu berangkat atas laporan nomor: LP/148/VII/2015/SU/DAIRI/ Reskrim tanggal 28 Juli.

TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
KAPOLRES Dairi, AKBP Leonardo Simatupang menjelaskan kemajuan penanganan kasus korupsi pengadaan lahan Pengadilan Agama Sidikalang, yang sempat mandek hampir lima tahun, Rabu (8/7/2020). 

TRI BUN-MEDAN.COM, DAIRI - Sempat mandek, kasus korupsi pengadaan lahan Pengadilan Agama Sidikalang tahun 2012 akan segera memasuki babak baru.

Kapolres Dairi, AKBP Leonardo Simatupang mengatakan, penyidikan kasus tersebut telah rampung.

Dalam waktu dekat, Polres Dairi menyerahkan para tersangka beserta barang bukti ke Kejari Dairi alias tahap P-22.

"Dalam kasus tindak pidana korupsi ini, kita menetapkan dua tersangka, yaitu Dra Siti Hadijah SH dan oknum Kades Sitinjo bernama Darwin Alboin Kudadiri," kata Leo, Rabu (8/7/2020).

Kedua tersangka dipersangkakan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 lantaran diduga telah memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan keuangan negara.

"Ancaman pidananya, penjara seumur hidup atau penjara minimum empat tahun dan maksimum 20 tahun dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar," ujarnya.

Sidang Dakwaan Korupsi Surat Berharga Bank BUMD, Eks Komisaris Utama Disebut Terima Rp 100 Juta

Leo mengatakan, penanganan kasus korupsi terhadap proyek APBN tahun anggaran 2012 itu berangkat atas laporan nomor: LP/148/VII/2015/SU/DAIRI/ Reskrim tanggal 28 Juli 2015.

Ia mengaku, begitu mengemban jabatan Kapolres Dairi, November 2019 silam, dirinya langsung meminta laporan Kasat Reskrim mengenai kasus-kasus mandek yang ditangani Polres Dairi, termasuk kasus korupsi ini.

Lalu, ia memerintahkan untuk segera memproses dan menuntaskannya.

"Ini dilakukan, karena saya ingin memberi kepastian hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana. Jadi, kasus ini, pada saat saya menjabat lah di proses secara tuntas, sehingga kasus itu bisa P-21," kata Leo.

Sebagai informasi, kasus ini terjadi sekitar tanggal 14 Desember 2012 silam. Kades Sitinjo, Darwin Alboin Kudadiri, bersama Pejabat Pembuat Komitmen, Dra Siti Hadijah, diduga bersekongkol melakukan mark-up harga lahan di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, milik warga bernama Albi Silalahi.

Besok, PN Medan Gelar Sidang Perdana Dugaan Korupsi Surat Berharga Bank BUMD Rp 202 Miliar

Harga lahan seluas 3.000 m² untuk pembangunan Pengadilan Agama Sidikalang digelembungkan menjadi Rp1,5 miliar. Padahal, harga lahan sebenarnya cuma Rp500 juta.

Albi Silalahi telah memberi kuasa kepada Darwin Alboin Kudadiri untuk menjual lahannya. 

Dari uang pembayaran pembelian lahan sebesar Rp1,5 miliar, yang diterima oleh Darwin Alboin Kudadiri, Albi Silalahi cuma menerima Rp500 juta.

Hasil audit BPKP Sumut, imbas perbuatan kedua tersangka, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp923,367 juta. Dalam kasus ini, Sat Reskrim Polres Dairi menyita barang bukti dua lembar kuitansi bercap jari Albi Silalahi, masing-masing Rp1,125 miliar dan Rp 300 juta. (cr16/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved