Kaldera Toba Ditetapkan Jadi UNESCO Global Geopark, Kerusakan Danau Toba Masih Masif

Tebing-tebing sepanjang pebukitan Danau Toba, tepatnya di Desa Sampuara Panamean Kabupaten Toba, terus tergerus akibat aktivitas tambang batu.

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Pebukitan Toba tergerus akibat penambangan batu ilegal 

TRI BUN-MEDAN.COM, TOBA - Tebing-tebing sepanjang pebukitan Danau Toba, tepatnya di Desa Sampuara Panamean Kabupaten Toba, terus tergerus akibat aktivitas tambang batu.

Aktivitas pengerukan itu sudah terjadi sejak lama, dan masih terlihat hingga Kamis (9/7/2020).

Di sisi lain, Kaldera Toba kini telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Badan Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) PBB.

Prengki Silitonga, warga Toba, mengatakan penambangan batu yang telah berlangsung lama itu terus beroperasi meski beberapa kali telah menelan korban jiwa.

Sayangnya, kata Prengki, instansi terkait tidak pernah memberi edukasi hingga sanksi kepada penambang maupun kelompoknya.

Batu-batu setiap harinya diangkut menggunakan kapal. Ada yang ke Balige dan ada yang ke Samosir.

Mengingt Danau Toba baru-baru ini ditetapkan jadi UNESCO Global Geopark, menurut Prengki, khal tersebut tak sejalan dengan salah satu konsep Geopark yakni Geodiversity.

Namun, satu sisi warga di sana hanya bisa menggantungkan hidup dengan mencongkel batu hingga bertaruh nyawa untuk dijual ke pengusaha bangunan di Balige.

"Kalau tak menambang batu, cara hidup mereka yang lain satu-satunya bertangkap ikan. Berladang mereka tidak bisa, lantaran topografi desanya yang sangat miring. Jadi selain bertambang batu dan bertangkap ikan mereka tidak bisa apa-apa, mungkin," kata Prengki.

Sedangkan mengandalkan tangkapan pencarian dari Danau, ikan pun tak bisa mereka peroleh dengan maksimal karena kerusakan ekosistem danau mulai nampak pascaberoperasinya perusahaan skala besar.

Malah, saat ini muncul ikan-ikan predator pemangsa ikan asli Toba yang ditabur orang tak bertanggung jawab.

"Persoalan lumayan komplit memang. Nah di sinilah peran dan kebijakan pemerintah seharusnya hadir memberi solusi. Karena kalau itu berhenti mereka kehilangan mata pencaharian. Yang kaya bukan mereka, tapi tauke-tauke dari Balige. Sementara lingkungan rusak," sebut Prengki.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak (DPP HBB) Lamsiang Sitompul menyampaikan kekecewaanya terhadap para penegak hukum yang seakan tutup mata akan persoalan Galian C yang merusak perbukitan Danau Toba yang sudah lama beroperasi ini.

“Seharusnya ada kepekaan dan tanggung jawab aparat terkait untuk menutup tempat penambangan Galian C tersebut dan menindak pemiliknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi melestarikan dan melindungi perbukitan Danau Toba," ujarnya.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Toba Mintar Manurung dikonfirmasi wartawan belum bisa memberi keterangan.

(Jun-tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved