Breaking News:

Sekda Simalungun: Progam Danau Toba Global Geopark Akan Dimasukkan ke RAPBD 2021

Pembangunan Danau Toba harus dilakukan bersinergis dan terintegrasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah atasan dan pemerintah daerah.

TRIBUN MEDAN/M ANIL
SEORANG pengunjung berfoto dengan latarbelakang hamparan Danau Toba di Binahal Indah Resort, Selasa (7/4/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun menyambut baik kabar Danau Toba ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO, yang digelar Selasa (7/7/2020) kemarin, di Paris, Perancis.

Tentunya, penetapan ini menjadi langkah baru bagi Kabupaten Simalungun, yang merupakan satu dari beberapa daerah di bibir Danau Toba untuk mengambil langkah ke depan.

Sekda Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora kepada Tri bun Medan, Kamis (9/7/2020) siang, menyampaikan pemerintah kabupaten menyambut gembira penetapan Danau Toba sebagai Global Geopark.

"Tentunya kita akan melakukan langkah-langkah strategis bersama dengan pemerintah pusat dan propinsi dan seluruh steakholder yang ada," ujar Mixnon.

Kaldera Toba Ditetapkan Sebagai UNESCO Global Geopark, Sihar Sitorus: Penantian Panjang Terkabul

Dikatakannya, pembangunan Danau Toba harus dilakukan bersinergis dan terintegrasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah atasan dan pemerintah daerah.

Setidaknya selain Kabupaten Simalungun, ada enam kabupaten lain yang memiliki tanggungjawab pada alam Danau Toba.

Mixnon menyampaikan, Pemkab Simalungun akan memasukkan program pemberdayaan masyarakat lokal dan lingkungan dalam rancangan anggaran belanja tahun depan.

"Akan menjadi perhatian pemkab untuk bersama dengan DPRD dalam RAPBD 2021 nanti, agar lebih memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan," tambahnya.

Danau Toba merupakan danau air tawar tektovulkanik terluas di Asia Tenggara, bahkan terluas kedua di dunia.

Oleh karena itu pemanfaatan Keramba Jaring Apung (KJA) oleh sejumlah perusahaan masih menjadi persoalan pelik di sini.

Geopark Kaldera Toba Masuk UNESCO Global Geopark, BPGKT: Awal Kerja Keras, Bukan Akhir Pencapaian

Mixnon menyampaikan, untuk menertibkan KJA, Pemkab tak bisa sendiri.

"Kita perlu duduk bersama dengan Pemprov dan Pemda sekitar bagaimana mengatur regulasi, seperti membuat zonasi sesuai kapasitas KJA agar tak mengganggu wisatawan," katanya.

Pemkab juga akan mendukung penuh pembangunan jalan tol yang dilaksanakan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan.

Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini juga menyampaikan, akan menginstruksikan Dinas Pariwisata untuk menata kawasan wisata Parapat yang mana, ada habitat monyet Parapat di sana.(mag/tri bun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved