Breaking News:

GMKI Sumut Sebut Banyak Mafia Tanah Kuasai Lahan Eks HGU PTPN II

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai banyak mafia tanah yang terlibat di balik konflik lahan eks HGU PTPN II di Provinsi Sumatera Utara.

Dok. Pribadi
Koordinator Wilayah I GMKI Sumut-NAD Gito M Pardede 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai banyak mafia tanah yang terlibat di balik konflik lahan eks HGU PTPN II di Provinsi Sumatera Utara.

Pengurus Pusat GMKI Koordinator Wilayah Sumut-NAD, Gito Pardede mengatakan, ada sekelompok mafia tanah yang ingin menguasai lahan eks HGU PTPN II sejak pelepasannya disetujui Kementerian BUMN.

"Ini persoalan serius yang harus diselesaikan. Negara harus memberantas para mafia tanah di lahan eks HGU PTPN II," ujar Gito Pardede, melalui sambungan telepon genggam, Senin (20/07/2020).

Gito mengatakan, permasalahan eks HGU ini sangatlah penting, tetapi tidak kunjung selesai. Selain dikuasai mafia, permasalahan juga karena masyarakat masih menempati areal lahan tersebut dengan bangunan dan tanaman.

"Konflik ini harus terang benderang, Pemerintah Sumut harus bertindak tegas. Jangan sampai lahan tersebut dimiliki oleh orang yang salah. Lahan Eks HGU PTPN II harus jatuh kepada orang yang tepat mendapatkannya," ucapnya.

Gito menyarankan kepada pihak PTPN II mengenai eks HGU, bila dalam menyelesaikan konflik pertanahan perlu ditinjau dari aspek sosial politik demi kepentingan bersama.

"Musuh utama kita adalah mafia tanah yang mau menguasai tanah negara dengan upaya-upaya pemalsuan dan lain-lain," jelas Gito.

Selanjutnya, Gito mengatakan, masyarakat dan PTPN II sangat dirugikan. Sebab terjadi di lapangan adanya sertifikat tanah yang keluar tanpa sepengetahuan PTPN.

"Ini sangat memperkeruh suasana dan mempersulit penyelesaian. Karena itulah GMKI sejak tahun 2018 terjun mengadvokasi permasalahan tersebut," ujarnya.

Gito menambahkan, bahwa dalam melepas lahan eks HGU tersebut, harus dilaksanakan melalui proses kooperatif dan berhati-hati, serta meng-utamakan prinsip pemerintahan yang baik tidak hanya hukum, namun sesuai ketentuan politik dan sosial yang berlaku, dimana mempertimbangkan hak masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved