Breaking News:

Dugaan Penggelapan Uang di Puskemas Siatas Barita, Inspektorat Taput Lakukan Pemeriksaan

Seluruh fakta kebenaran akan dugaan tindakan tersebut sedang diusut untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Pemerintah.

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Ilustrasi Korupsi 

TRI BUN-MEDAN.COM, TARUTUNG - Dugaan tindakan pemalsuan tanda tangan pada lembar Satuan Kredit Prestasi, serta penggelapan uang Korpri terjadi di instansi Puskesmas Siatasbarita, Taput, Selasa (21/4/2020).

Kepala Inspektorat Taput Manoras Taraja mengatakan, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut.

Seluruh fakta kebenaran akan dugaan tindakan tersebut sedang diusut pihaknya untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Sejauh ini lima orang telah diperiksa, yakni oknum Kepala Puskesmas, serta empat pegawai atas tindakan-tindakan yang diduga dilakukan seorang oknum pegawai berinisial NH," ujar Kepala Inspektorat Taput, Manoras Taraja.

Menyikapi hal itu, Kasubbag Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walpon Baringbing mengungkapkan, dugaan pemalsuan tanda tangan pada lembar Satuan Kredit Prestasi, serta penggelapan uang Korpri di instansi Puskesmas Siatasbarita, Taput, merupakan sebuah tindak pidana.

Divonis Bebas Perkara Pemalsuan Ijazah SD, Kades Saharuddin: Saya Terharu, Tidak Bisa Ngomong

"Silahkan saja dilaporkan ke Polres Taput, kita akan segera usut dan selidiki," terang Walpon, terpisah.

Tindakan pemalsuan tanda tangan maupun pemalsuan dalam bentuk lainnya merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPid pasal 263 ayat (1) berbunyi, "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".

Sementara, tindakan penggelapan dalam jabatan dapat diproses berdasarkan pasal 374 KUHPid jo pasal 64 ayat 1.

"Kalau terkait pungli, itu akan diproses bersama inspektorat," jelas Walpon.(jun/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved