Mantan Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih Cs Ditahan KPK Terkait Kasus Gatot Pujo Nugroho

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 11 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, dari total 14 yang diperiksa.

Penulis: Satia | Editor: Juang Naibaho
Tribun Medan
Japorman Saragih 

T R I B U N MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 11 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, dari total 14 orang yang dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka.

Satu di antaranya yakni mantan Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih.

Ke-11 mantan anggota dewan yang ditahan ini telah menerima fee dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dalam pengesahan APBD.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, belasan orang ini akan ditahan selama 20 hari ke depan, pada rumah tahanan (rutan) yang berbeda-beda.

"Pada hari ini, KPK telah menetapkan 11 mantan anggota DPRD Sumut untuk ditahan," kata dia, melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (22/7/2020).

Adapun ke-11 tersangka yang ditahan, yaitu SH, RPH, MA, IB, SHI, RN, R, LS, JH, JS, ID.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai tersangka.

Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Penanahan 11 tersangka ini, kata Ali, merupakan tahap keempat penahanan terhadap mantan anggota DPRD Sumut.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved