Breaking News:

Pilkada Serentak 2020 di Sumut

Masih Cair 12 Persen, Bawaslu Sumut Benarkan Kabupaten Samosir Paling Lambat Cairkan Dana Hibah

Keterlambatan pencairan dana hibah tersebut akan berdampak kepada kegiatan Pilkada di Kabupaten tersebut.

tri bun jateng/wid
ILUSTRASI hibah. 

TRI BUN MEDAN.com, MEDAN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Syafrida Rasahan membenarkan bahwa Kabupaten Samosir terlambat mencairkan dana hibah kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana hibah tersebut akan berdampak kepada kegiatan Pilkada di Kabupaten tersebut.

Di mana pembayaran honor pada kegiatan akan terlambat diterima oleh petugas lapangan.

"Dampaknya kami tidak bisa bekerja secara maksimal, kami juga terhambat pada pembayaran honor. Banyak hal terkendala, akibat dari terlambatnya pencairan," katanya melalui sambungan telepon genggam, Rabu (22/7/2020).

Ia mengatakan, sebagaimana pada rapat dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa Kabupaten Samosir sebagai daerah terlambat di Indonesia yang mencairkan dana hibah kepada Bawaslu.

DISURATI Kemendagri, Gubernur Edy Rahmayadi Diminta Tegur Bupati Samosir soal Dana Hibah Pilkada

"Sebagaimana hasil rakor kemarin, paling rendah itu adalah kabupaten Samosir dari daerah lain dalam menyelesaikan penyerahan dana hibah," jelasnya.

Kemudian, usai pertemuan dengan Bawaslu, Syafrida mengatakan ada masalah teknis sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan tersebut.

"Alasan Bupati karena terlambat itu adalah masalah teknis di Bawaslu kabupaten," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui,  Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten dan kota pada Desember mendatang. Jika pencairan dana tersebut terlambat, maka akan menyebabkan terjadinya masalah bagi pembayaran honor pekerja di Bawaslu.

Syafrida mengatakan, seharusnya pencairan dana hibah tersebut sudah selesai pada akhir bulan Juni lalu.

"Ini sudah bulan tujuh akhir, seharusnya seluruh dana hibah itu telah ditransfer kepada penyelenggara Bawaslu atau KPU kabupaten," jelasnya.

Pemkot Medan Siapkan Dana Hibah dalam NPHD untuk Dukung Pilkada 2020

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyurati Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menegur Bupati Samosir Rapidin Simbolon karena keterlambatan pencairan dana hibah.

Saat ini, Kabupaten Samosir baru menyetorkan dana hibah kepada Bawaslu 12 persen dari total jumlah anggaran.

Setelah adanya surat teguran, ia berharap Bupati Samosir Rapidin Simbolon segera melakukan pencairan kepada Bawaslu kabupaten.

"Pencarian baru 12 persen kemarin dan terlambat. Harapan kita bisa segera menyelesaikan dengan pencairan dana hibah kepada penyelenggara," jelasnya.(wen/tri bun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved