Breaking News:

Rapat DPRD Soroti Kos-kosan di Siantar, Tak Beri Manfaat untuk Pendapatan Daerah

Dewan menilai banyaknya penginapan, mulai dari hotel, losmen maupu kos-kosan tak membayar pajak. Jumlah yang membayar hanya 71 unit.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
RAPAT Dengar Pendapat antara Komisi II DPRD Pematangsiantar dengan BPKD Pematangsiantar, Rabu (22/7/2020) siang. 

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Komisi II DPRD Pematangsiantar memanggil Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKD) Pematangsiantar untuk membahas banyaknya target pajak selama ini yang belum tercapai secara maksimal.

Satu yang disoroti adalah membanjirnya kos-kosan di Siantar namun tak memberi dampak apa-apa.

Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD dengan BPKD pada Rabu (22/7/2020) siang dipimpin Rini Silalahi.

Dewan menilai banyaknya penginapan, mulai dari hotel, losmen maupu kos-kosan tak membayar pajak.

Jumlah yang membayar hanya 71 unit.

“Saya lihat data kos-kosan di Kecamatan Marihat tidak ada masuk di sini? Tolong penjelasannya,” kata  anggota Komisi II DPRD, Alex Panjaitan.

Sukseskan Program Ketahanan Pangan, Komunitas Bilal Mayit Kota Medan Didorong Jadi Petani Perkotaan

Menjawab itu, Plt BPKD Pemko Pematangsiantar Masni mengatakan bahwa pajak kos-kosan dapat dikenakan jika memiliki minimal 10 kamar.

Adapun data-data belum tercatatkan, menurut Masni, dipengaruhi kurangnya kejujuran pengusahan Kos-kosan.

“Ada juga yang melaporkan sendiri,” kata Masni tanpa menjelaskan bagaimana sistem kerja mereka untuk melakukan pendataan kos-kosan di kota ini.

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD menyesalkan tindakan Pemko yang lambat merespon berbagai pandangan mereka.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved