Wakil Bupati Langkat Ingatkan Pentingnya Menjaga Kondusifitas

Instansi yang menangani konflik sosial tidak boleh menyerahkan tanggung jawab kepada yang bukan fungsinya.

DOK. Humas Pemkab Langkat
Rapat Koordinasi (Rakor) tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Langkat, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat (22/7/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin melalui Wakil Bupati Syah Afandin mengingatkan pentingnya tanggung jawab tiap instansi dalam memelihara kondusifitas.

Dia menekankan, tidak boleh satu instansi atau satu kelompok menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada yang bukan fungsinya.

Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat (22/7/2020).

"Tujuannya untuk menjaga keamanan secara baik dan struktur. Bila terjadi konflik, tentu akan mengganggu keamanan seluruh masyarakat," kata Syah Afandin dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, Rakor itu bertujuan untuk mengingatkan seluruh pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan konflik sesuai fungsinya. 

“Sebab, kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan menjadi pertaruhan dan harga diri, serta untuk menjaga kepercayaan kepada bangsa dan negara," ujar dia.

Menurut Wabup Langkat, Rakor itu sesuai peraturan pemerintah No.2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan peraturan menteri No. 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kakan Kesbangpol) Faisal Badawi turut menjelaskan tujuan pelaksanaan Rakor ini.

Pertama, Rakor ini untuk meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial terpadu, sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi.

Kedua, dalam new normal pandemi Covid-19, tim yang tergabung dalam penanganan konflik sosial diharapkan menyosialisasikan kepada masyarakat seputar hidup sehat dan menjaga kebersihan.

Ketiga, mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, dan profesional dalam menangani konflik sosial yang terjadi. Keempat adalah mengupayakan pemulihan pasca  konflik dengan sebaik-baiknya.

Tujuan kelima, yakni menyusun rencana aksi terpadu tahun 2020 karena Langkat berbatasan langsung dengan kota Binjai untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kabupaten Langkat.

Kemudian, Kepala Kepolisian Resor(Kapolres) Langkat Edi Suranta Sinulingga juga memaparkan potensi konflik sosial yang terjadi belakangan ini.

Menurut dia, konflik terjadi dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat, akibat pemasangan Portal Dinas Perhubungan (Dishub) di Desa Lalang Tanjung Pura.

Namun konflik tersebut bisa teratasi melalui pendekatan secara humanis kepada masyarakat.

"Langkah yang diambil melalui mekanisme pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, sinergitas ini dapat menciptakan keamanan dan kondusifitas," kata Edi.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0203/Lkt Bachtiar Susanto melalui Komandan Komando Rayon Militer 07 B Barus mengatakan, kerukunan dari keanekaragaman suku, agama, dan golongan di Indonesia merupakan modal dan faktor yang memberikan kontribusi menjaga keutuhan Indonesia.

Adapun, rakor turut dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, seluruh Danramil wilayah kodim 0203/LKT, Kapolsek Sewilkum Polres Langkat, camat se-Langkat.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved