Breaking News:

Politisi Sumut Terjerat Kasus Korupsi

Kasus Korupsi 'Uang Ketok' Seret 64 Mantan DPRD Sumut, Segini Hukuman Gatot Pujo Nugroho

Total sudah ada 64 mantan legislator Sumut yang masuk dalam pusaran dugaan kasus korupsi berjemaah ini. Sebanyak 50 di antaranya juga sudah dihukum.

T RIBUN MEDAN
Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho saat menjalani sidang lanjutan dugaan suap pimpinan dan anggota DPRD di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (30/1/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Proses pengungkapan kasus suap guna memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2015 yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan puluhan mantan anggota DPRD Sumut semasa menjabat, kembali berlanjut.

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kasus itu dengan menahan 11 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, pada hari Rabu (22/7/2020).

Sebelumnya dijadwalkan ada 14 orang yang bakal diperiksa sebagai tersangka, namun tiga di antaranya tak hadir memenuhi panggilan komisi antirasuah tersebut.

"Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dikutip T ri bun Medan dari kanal YouTube KPK RI, Kamis (23/7/2020).

Dengan bertambahnya 14 orang tersangka, maka total sudah ada 64 mantan legislator Sumut yang masuk dalam pusaran dugaan kasus korupsi berjemaah ini. Sebanyak 50 di antaranya juga sudah dihukum.

Mereka tengah menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Untuk Gatot Pujo Nugroho sendiri, terkait kasus penyuapan Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut priode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 61,8 miliar tersebut, sudah divonis bersalah pada tahun 2017 lalu. Gatot dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.250 juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Mantan Gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sempat mengajukan banding. Namun putusan hukumannya tak berubah. Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK langsung mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya.

"Terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan. Ybs kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN," kata Ghufron.

Halaman
12
Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved