Breaking News:

Terkait NPHD ke Bawaslu, Bupati Samosir Sesalkan Ditjen Otda Kemendagri Keluarkan Surat Teguran

Teguran tertulis tersebut tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/OTDA, Jakarta, 21 Juli 2020.

TRIBUN MEDAN/SATIA
BUPATI Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon ditemui usai mengikuti rapat bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (23/7/2020). 

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Bupati Kabupaten Samosir, Rapidin Simbolon kesal dengan Ditjen Otoritas Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan surat teguran tanpa mengetahui permasalahan awal, terkait dengan lambatnya pencairan dana hibah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Teguran tertulis tersebut tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/OTDA, Jakarta, 21 Juli 2020.

Dalam surat tersebut tertuliskan, bahwasahnya Kemendagri meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon agar segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020, Rabu (22/7/2020).

"Saya kesal dengan Ditjen OTDA, tanpa konfirmasi kepada kami langsung mengeluarkan surat teguran. Seandainya beliau konfimasi kepada kami, akan saya jelaskan masalahnya," kata dia, saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (23/7/2020).

Calon Lawan Gibran di Pilkada Solo, Paslon Independen Bajo Siap Bertarung

Rapidin mengatakan, adanya masalah internal pada Bawaslu Kabupaten Samosir, maka pihaknya tidak mau mencairkan dana hibah tersebut. Perlu kehati-hatian, kata dia untuk mencairkan dana tersebut, bila Bawaslu sendiri masih ada permasalahan internal.

Dirinya juga sudah menjelaskan kepada pemerintah pusat, melalui menteri yang saat itu melakukan kunjungan ke Medan.

Kemudian, kata dia, Bawaslu Kabupaten Samosir juga belum ada melayangkan permohonan kepada pemerintah untuk mencairkan dana hibah tersebut.

Ditanya Soal Pilkada Medan, Sekjen PDIP Hasto: Kader yang Tak Patuh Aturan Partai Silakan Keluar!

"Tapi sudah dijelaskan, dalam mengelola anggaran harus berhati-hati. Waktu rapat kemarin, sudah saya kemukakan, bahwa Bawaslu belum meminta kekamj untuk dafan hibah. Karena di Bawaslu ada permasalahan internal," jelasnya.

Karena adanya permasalahan internal di Bawaslu, Rapidin mengatakan, surat tersebut baru masuk ke Pemerintah Kabupaten Samosir pada 14 Juli lalu.

"Oleh karena itu, 14 Juli ditetapkan, dan di Surat Keputusan (SK) kan oleh Bawaslu," jelasnya.

Pada pagi ini, kata dia seluruh dana hibah tersebut sudah dicairkan seluruhnya. Artinya, sudah tidak adalagi masalah yang dipermasalahkan terkait keterlambatan tersebut.

"Tadi pagi saya sudah minta Kesbangpol kami untuk jemput bola. Sudah dibayarkan semua dana hibah itu," ungkapnya.
(wen/tri bun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved