Breaking News:

Berita Pilkada Sumut 2020

Kemendagri Persilakan Bupati Samosir Rapidin Simbolon Layangkan Surat Jawaban, Masalah Dana Hibah

Dengan dilayangkan surat jawaban terkait teguran itu, Kemendagri akan mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi Pilkada 

T R I B U N- MEDAN.COM, MEDAN-

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilahkan Bupati Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon melayangkan surat jawaban atau komplain terhadap teguran tertulis yang dilayangkan beberapa hari lalu, terkait dengan keterlambatan pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bupati Kabupaten Samosir, Rapidin Simbolon kesal dengan Ditjen Otoritas Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan surat teguran tanpa mengetahui permasalahan awal, terkait dengan lambatnya pencairan dana hibah ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Teguran tertulis tersebut tertuang dalam
surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/OTDA, Jakarta, 21 Juli 2020.

Dalam surat tersebut tertuliskan, bahwasahnya Kemendagri meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon agar segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020, Rabu (22/7/2020).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengatakan, silakan saja Bupati Samosir melayangkan keberatannya terkait dengan teguran yang telah dilayangkan.

Menurutnya, dengan dilayangkan surat jawaban terkait teguran itu, Kemendagri akan mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

"Jawab tertulis aja, kendala apa di lapangan, agar kita juga tahu," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Jumat (24/7/2020).

Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan, keterlambatan pencairan dana hibah kepada Bawaslu terjadi karena adanya permasalahan internal di instansi penyelenggaraan pemilu tersebut.

Diakui Bahtiar, adanya permasalahan internal yang terjadi pada Bawaslu Kabupaten Samosir, di mana jabatan sekretaris masih kosong.

Sehingga pencairan dana hibah terhambat.

Akan tetapi Kemendagri mengeluarkan teguran, karena dalam aturan dana pencairan hibah tersebut paling lambat di cairkan lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada.

Karena melihat sudah mendekati pilkada, dan kabupaten Samosir juga belum mencairkan dana, makanya Kemendagri mengeluarkan surat teguran.

"Setahu saya sekretaris Bawaslu sudah ada juga di sana. Program strategis nasional pilkada, jangan di lama-lamakan," ujar dia.

 

Jelang Perturangan Pilkada Kota Medan,Bobby Nasution Klaim Elektabilitas Unggul Dibanding Calon Lain

Kunker ke Tobasa, Arahan Kapolda Irjen Pol Martuani Sormin, agar Perilaku Anggota Tidak Menyimpang

(Wen/T r i b u n-Medan.com),  

Penulis: Satia
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved