Breaking News:

Komunitas Mikir Gelar Webinar, Bedah RUU BPIP

Alhamdulillah sekarang ini RUU HIP telah ditolak dan digantikan dengan RUU BPIP. Ada perbedaan yang cukup substansial

T R I B UN-MEDAN/Liska Rahayu
Tangkapan layar Webinar bertema "Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP", yang digelar oleh Komunitas Mikir 

Laporan Wartawan T r i b u n-Medan/Liska Rahayu

T R I B U N-MEDAN.Com, MEDAN -

Aktifis mahasiswa di Sumatera Utara masih memantau perkembangan RUU BPIP (Rancangan Undang Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang diajukan pemerintah ke DPR RI pada tanggal 16 Juli 2020 lalu.

Oleh karena itu, belum tepat kalau saat ini mahasiswa didesak pertanyaan apakah menyetujui atau menolak RUU pengganti RUU HIP tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Zulham Hidayat Pardede Sumut dalam webinar bertema "Habis RUU HIP, Terbitlah RUU BPIP", yang digelar oleh Komunitas Mikir.

Zulham menjelaskan bahwa RUU HIP mendapat penolakan dari semua elemen bangsa karena di dalamnya memuat pasal-pasal kontroversial diantaranya, memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila dan atau 'Tuhan yang berkebudayaan', dengan alasan historis.

Menjadi kontroversi lagi karena tidak memuat Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

"Alhamdulillah sekarang ini RUU HIP telah ditolak dan digantikan dengan RUU BPIP. Ada perbedaan yang cukup substansial pada dua RUU ini, dimana RUU BPIP lebih membahas tugas, fungsi wewenang dan struktural organisasi BPIP", tuturnya, Sabtu (25/7/2020).

Perlu diingat, katanya, bahwa keberadaan BPIP selama ini hanya berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018.

Sehingga kedudukannya tidak kuat, apabila rezim penguasa berganti maka, lembaga ini dapat dengan mudah dibubarkan, padahal masalah pembinaan ideologi Pancasila sesuatu yang mutlak diperlukan. Pancasila adalah ideologi negeri ini.

"Kalau berdasarkan pada alasan pembinaan, saya sepakat untuk penguatan lembaga BPIP melalui dasar hukum undang-undang yang menjamin keberlangsungan BPIP tetap ada walau rezim berganti. Karena saya sendiri merasakan bahwa ada degradasi pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita", ungkapnya.

Narasumber dari USU, Hendra Harahap  juga sepakat bahwa negara ini perlu sebuah lembaga yang menguatkan ideologi Pancasila.

Bahkan pakar komunikasi politik ini menilai bahwa kegaduhan terhadap isu RUU HIP selama ini bisa jadi adalah "cek ombak" oleh pemerintah untuk mengetahui secara riil sejauh mana pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila saat ini.

"Top of mine kita tentang Pancasila apa sih? Apa yang pertama kali terbesit di benak kita ketika mendengar Pancasila? Sekarang saja baru mulai terdengar lagi tentang Pancasila setelah RUU HIP bergulir. Jadi penguatan ideologi Pancasila dengan mempermanenkan BPIP sesuatu yang tepat", ungkapnya.

(yui/t r i b u n-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved