Breaking News:

LAGI, KPK Jebloskan Dua Mantan Anggota DPRD Sumut ke Sel Tahanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjebloskan dua orang lagi ke sel tahanan terkait kasus korupsi pengesahan APBD Sumut.

YouTube KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron didampingi Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memperlihatkan para anggota mantan anggota DPRD Sumut yang berstatus tersangka dugaan kasus korupsi pada live konfrensi pers penahanan melalui kanal YouTube KPK, Rabu (22/7/2020) 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Setelah melakukan penahanan terhadap 11 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjebloskan dua orang lagi ke sel tahanan terkait kasus korupsi pengesahan APBD Sumut.

Dalam kasus korupsi ini, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyuap hampir seluruh anggota dewan untuk memuluskan jalannya melakukan penyelewengan uang negara.

"Dari jumlah 14 tersangka dalam perkara ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap 11 orang pada tanggal 22 Juli 2020. Hari ini KPK kembali melakukan penahanan terhadap 2 (dua) orang tersangka lain," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (28/7/2020).

Adapun kedua mantan anggota dewan yang ditetapkan oleh KPK, yaitu AHH (Ahmad Hosein Hutagalung) ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, dan M (Mulyani) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Ali mengatakan, kedua tersangka ini akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk melakukan pengembangan terhadap tersangka lainnya.

"Dua tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020," jelasnya.

Sebelum dilakukan penahanan, KPK memastikan keduanya telah mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Untuk satu tersangka lain yakni Nurhasanah, berdasarkan informasi yang diterima KPK, setelah yang bersangkutan rapid test didapatkan pula hasil reaktif sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut.

KPK menetapkan status tersangka kepada 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000 sampai dengan Rp 777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved