Breaking News:

Babak Akhir Sengketa Tanah Eks PTPN

Bersengketa dengan TNI AU, Formas Sarirejo Apresiasi Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Pemerintah

Lapangan Udara (Lanud) Soewondo, yang merupakan markas TNI AU akan dipindahkan ke Kabupaten Langkat, di atas tanah PTPN.

Tribun Medan /Satia
Ratusan masyarakat Kelurahan Sari Rejo menyambangi kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, untuk melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu. 

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan mengapresiasi kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara warga dengan TNI AU, di Kecamatan Polonia, Kota Medan.

"Saya mewakili warga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini," ucapnya, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (29/7/2020).

Hari ini, Menteri ATR/BPN Sofyan Abdul Djalil, memimpin rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian masalah tanah bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Forkompinda, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan.

Dikatakannya, Lapangan Udara (Lanud) Soewondo, yang merupakan markas TNI AU akan dipindahkan ke Kabupaten Langkat, di atas tanah PTPN.

"Perjuangan kita ini memang sudah cukup panjang. Dan harapan kita memang bapak Presiden yang bisa menyelesaikan ini. Kita setuju terima kasih atas perjuangan yang cukup lama dan melelahkan sudah mulai menghasilkan hasil," ucapnya.

Tak Tahan karena Perut Lapar, Atek Nekat Curi Beras 5 Kg di Sebuah Warung di Sari Rejo

Riwayat mengatakan, warga Sari Rejo yang mendiami tanah seluas 260 hektare selalu mengupayakan langkah-langkah untuk mendapatkan hak, yang diklaim sebagai aset TNI AU. Menurutnya, masyarakat sudah sejak 1948 mendiami dan berdomisili di lokasi yang menjadi sengketa antara TNI AU.

"Selama ini kita sudah pernah ke Wakil Presiden, ke DPR RI, DPD, Menteri BPN / Agraria, Menteri Keuangan, Kementerian Pertahanan. Baru ini Presiden memperhatikan Sari Rejo sejak 1948. Memang Presidenlah yang bisa menyelesaikan ini. Karenanya, kami terima apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberi perhatian kepada warga Sari Rejo," tambahnya.

Setelah usai Ratas penyelesaian tanah, Pemerintah Pusat, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada masyarakat. Di mana, isinya progres penanganan konflik agraria di Provinsi Sumatera Utara.

"Surat sudah kita terima dari KSP, dan kita berharap masalah ini segera terselesaikan dengan cepat," jelasnya.

Warga Sari Rejo Ancam Boikot Pemilu Jika Masalah Pembebasan Lahan Tak Diselesaikan

Ia mengatakan, di atas lahan 260 hektar tanah Sari Rejo telah menjadi pemukiman bagi sekitar 5.500 KK atau sekitar 35.500 jiwa. Di atas juga telah berdiri di depan kantor kelurahan, 9 masjid, 2 musala, 3 gereja, 1 kuil Sikh, 4 kuil Tamil, 10 sekolah, 5 rumah sakit, 2 lahan pekuburan, serta pasar tradisional dan fasilitas umum lainnya.

Halaman
123
Penulis: Satia
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved