Breaking News:

Hotman Paris Angkat Bicara soal Restrukturisasi dan Kepailitan yang Kini Booming

Diakui Hotman Paris, saat pandemi Covid-19 ini dirinya semakin sibuk lantaran banyak perkara kepalitian dan restrukturisasi yang masuk ke kantornya.

HO
Webinar “Hukum Restrukturisasi dan Kepailitan diselenggarkan oleh Era Ascot, Edy Sanjaya, CPD, CPA, CMG. Dengan menghadirkan narasumber pakar hukum bisnis internasional dan pakar hukum kepailitan, Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum dengan moderator Sian Yet, SE., M.Si, MP. NLP dan Jun Cai S.H., M.Hum, Jumat (31/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Webinar “Hukum Restrukturisasi dan Kepailitan diselenggarkan oleh Era Ascot, Edy Sanjaya, CPD, CPA, CMG. Dengan menghadirkan narasumber pakar hukum bisnis internasional dan pakar hukum kepailitan, Dr Hotman Paris Hutapea, SH., MHum dengan moderator Sian Yet, SE., M.Si, MP. NLP dan Jun Cai S.H., M.Hum, Jumat (31/7/2020).

Diakui Hotman Paris, saat pandemi Covid-19 ini dirinya semakin sibuk lantaran banyak perkara kepalitian dan restrukturisasi yang masuk ke kantornya.

Menurut dia, banyak perusahaan yang sudah mulai merasakan akibat pandemi ini.

"Sekarang di Pengadilan Niaga setiap hari ada perkara triliunan, properti banyak benar yang sudah masuk PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Krisis keuangan dan akhirnya masalah restrukturisasi dan kepailitan jadi booming," ujar Hotman Paris.

Ia menjelaskan restrukturisasi bisa digolongkan dua cara yakni melalui negosiasi dengan perbankan dan melalui Pengadilan Niaga yakni PKPU.

Sejak krisis Corona, sudah keluar berbagai peraturan yang relevan untuk restrukturisasi. Pertama Perppu No 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan jadi undang undang.

"Perppu no 1 tahun 2020 dimana disebutkan bahwa pandemi Corona adalah kegentingan nasional. Kemudian Pak Jokowi mengumumkan akan diberikan relaksasi untuk kredit kecil, Rp 10 miliar ke bawah dengan satu tahun relaksasi, sebagai tindak lanjut dari situ keluarlah peraturan OJK untuk perbankan POJK No 11 sedangkan untuk nonperbankan seperti leasing, POJK No 14," katanya.

Dijelaskannya, kedua peraturan ini menyatakan semua debitur dapat mengajukan relaksasi kepada kreditur.

"Katanya dapat, tidak disebutkan berhak. Kalau dapat berarti kreditur juga berhak menolak," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved