Breaking News:

Angka Corona Makin Tinggi, Pengamat Sebut Sebaiknya Pemko Medan Evaluasi Sanksi Razia Masker

Sohibul Ansor Siregar menilai bahwa penahanan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Medan tergolong ringan.

TRIBUN MEDAN/HO
Pengamat Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sohibul Ansor Siregar. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sohibul Ansor Siregar menilai bahwa penahanan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Medan tergolong ringan.

"Saya kira sanksi yang ditentukan dalam perwal itu dipilih dari sekian banyak opsi dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, efektivitas. Kedua, dampak yang tidak memiliki rentetan luas bagi yang terkena. Menahan KTP bagi pelanggar protokol (tak pakai masker) relatif ringan, meski bukan tidak ada risiko karena KTP itu sewaktu-waktu diperlukan oleh pemilik untuk kebutuhan yang tidak selalu dapat diduga," katanya, Minggu (2/8/2020).

Terkait efektifitas penerapan sanksi tersebut, kata dia, jika dilihat dari kurun April hingga Agustus terlihat angka Covid-19 di Medan semakin meningkat. Karena itulah, Sohibul menilai ada baiknya pemko melakukan evaluasi.

"Selama kurang lebih 4 bulan penerapan perwal itu, saya kira terus dievaluasi oleh Pemko Medan dan hingga kini masih dianggap sebagai pilihan terbaik," katanya.

Seyogyanya kata Sohibul, Pemko Medan harus mampu memberi diskresi bagi orang yang dapat membuktikan, bahwa KTP diperlukan untuk kebutuhan mendesak hingga tak perlu ditahan selama 3 hari kerja.

"Artinya norma umum tidak perlu diubah. Namun petugas yang diberi beban dalam pelaksanaan perwal ini sangat perlu dibekali dengan pengetahuan, bahwa yang dimaksud oleh perwal adalah pencapaian kadar social order (tertib sosial) tertentu dalam rangka eliminasi dampak covid-19 dan terutama laju persebarannya. Ketimbang untik menguhukum, perwal itu lebih dimaksudkan sebagai inatrumen edukasi. Karena itu tak perlu bahasa dan apalagi perlakuan kasar," katanya.

Selain itu katanya, Perwal dapat dikritik dan menjadi objek evaluasi bagi legislatif. Namun ia menilai hingga saat ini pihak legislatif tak memiliki catatan kritis yang merekomendasikan perwal tersebut dibatalkan atau direvisi.

"Artinya pemerintah kota (eksekutif dan legislatif) relatif satu suara dan satu sikap. Dibalik semua ini kita ingin mengatakan bahwa, protokol Covid-19 yang kita miliki di Indonesia adalah regulasi minimun, yang menjadi basis dan etnry point untuk diikuti oleh sikap dan kedisiplinan seluruh rakyat," katanya.

Ia pun menyarankan agat pemko Medan harusnya juga dapat fokus bagaimana agar imun warga semakin kuat ditengah pandemi. Namun katanya seruan konsumsi makanan sehat dan begizi tidak selalu dipahami dengan baik.

"Sehat tak selalu berharga mahal, namun secara faktual, kini rakyat kita terganggu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi karena resesi ekonomi yang melanda semua kelas dan kalangan. Bantuan sosial sebetulnya dapat bervariasi, misalnya dalam bentuk distribusi vitamin-vitamin yang oleh ahli kesehatan dinyatakan sangat bermanfaat mengokohkan stamina dan imunitas," ucapnya.

Halaman
1234
Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved