Breaking News:

Mantan Kabid Dikdas Humbahas Diadili Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan di Sekolah

Jumlah kerugian keuangan negara atas Pelaksanaan Dana Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Tingkat SMP pada 21 SMP ini sebesar Rp 249 juta

Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/ALIF
DUA terdakwa mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Medan. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumurung Lumbanbatu dan Berman Simatupang selaku rekanan diadili di PN Medan karena diduga korupsi pengadaan peralatan sekolah di 21 SMP Kabupaten Humbahas.

Dalam sidang yang beragendakan dakwaan ini, jaksa penuntut umum (JPU) Togi Paulus Oktavianus Hasibuan, menjelaskan bahwa tahun 2011 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melakukan program pengadaan subsidi hardware dan software peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan terhadap sekolah setingkat SMP negeri/ swasta di Humbahas.

Oleh Kemendiknas, juga menyurati Kadis Pendidikan Humbahas Wisler Sianturi untuk menugaskan orang yang akan menanganinya, dan terdakwa pun terpilih.

"Sekitar bulan November 2011 saksi Berman Simatupang menerima informasi dari teman-teman rekanan di Medan yaitu adanya pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kemendiknas untuk kabupaten se Indonesia. Setelah itu saksi mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas dan bertemu dengan terdakwa," katanya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Mian Munthe di Ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/8/2020).

Terdakwa Berman Simatupang, sebagai rekanan, kemudian mengantarkan barang-barang Pengadaan Hardware dan Software tersebut untuk tahap pertama ke Kantor SMP Sro Matiti atas arahan terdakwa.

Sidang Korupsi Dana PBB Rp 2,1 Miliar, Nama Bupati Labura Disebut-sebut di Surat Dakwaan

"Terdakwa kemudian menyuruh Kepala Sekolah SMP Sro Matiti untuk memberitahukan kepada kepala sekolah lain yang menerima bantuan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP Kab. Humbahas, telah tiba namun belum seluruhnya sampai dan sisanya akan sampai pada 30 Desember 2011 dan 31 Desember 2011, dan juga agar membawa uang pembelian Hardware dan Software tersebut sebesar Rp 27,8 juta persekolah di luar pajak," jelas jaksa.

Dalam penyerahan barang itu, terdakwa juga menyertakan kuitansi, kop surat dan format surat yang terdapat pada keping CD yang telah disediakan oleh terdakwa, yang digunakan untuk diisi oleh para kepala sekolah penerima Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP pada Kabupaten Humbahas sebagai bukti pendukung Laporan Pertanggung Jawaban.

"Para kepala sekolah hanya tinggal mengganti kop surat dan nama kepala sekolah saja, padahal seluruh pertanggung jawaban seharusnya dibuat sendiri oleh kepala sekolah," ungkap jaksa.

Jaksa melanjutkan, perbuatan terdakwa dan Berman Simatupamg telah melanggar ketentuan panduan pelaksanaan pengadaan alat sekolah. Selain itu, peralatan yang dibeli berupa laptop dan komputer dan lainnya tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, dalam anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas TA 2011 ditemukan kerugian keuangan negara.

Korupsi Dana BPJS Rp 1 Miliar Lebih, Dirut RSUD Batu Bara Dituntut 5,5 Tahun Penjara

"Jumlah kerugian keuangan negara atas Pelaksanaan Dana Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Tingkat SMP pada 21 SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas TA 2011 adalah sebesar Rp 249 juta," kata jaksa.

Perbuatan terdakwa bersama Berman Simatupang diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU  No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UU Hukum Pidana.(cr2/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved