Breaking News:

Webinar Dapat Dijerat UU ITE? Ini Penjelasan SAFEnet

Penyelenggara atau peserta webinar, sangat rentan terjerat UU ITE, dikarenakan ada pihak yang tidak suka dengan isi pembahasan.

Penulis: Alif Al Qadri Harahap
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/HO
ILUSTRASI webinar yang dilaksanakan PKPA beberapa waktu lalu. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Seminar Online (Webinar) sedang marak-maraknya terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

Webinar kini digunakan untuk diskusi secara virtual seperti video call.

Pembahasan webinar biasanya tentang keilmuan, diskusi kebangsaan, bahkan hingga mengkritik pemerintah. Hal tersebut dianggap rentan oleh pengamat hukum transaksi dan informasi elektronik (ITE) di Southes Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) melalui Divisi Kebebasan Berpendapat, Nenden Sekar Arum.

Dikatakan Nenden, penyelenggara atau peserta webinar, sangat rentan terjerat UU ITE, dikarenakan dalam isi materi tersebut ada salah satu pihak yang tidak suka dengan isi pembahasan.

TribunNetwok Gelar Webinar Pilkada Hebat di Tengah Pandemi Covid-19

"Tentu saja pengguna aplikasi tersebut bisa ditersangkakan dengan pasal karet (pasal 45 jo 27 ayat 3), di mana dalam pencemaran nama baik. Bila terdapat salah satu pihak yang tidak senang dengan apa yang didiskusikan oleh penyelenggara," ujarnya kepada Tri bun Medan saat dihubungi, Senin(10/8/2020).

Dikatakannya, apa saja yang dapat menyebabkan seminar online terjerat dengan pasal karet tersebut.

"Kalau sekarang ini, apapun yang dimasukan kedalam teknologi, itu dapat dijerat pidana, bahkan kamu retweet saja isi pembahasan tersebut, kamu bisa dijerat pencemaran nama baik," jelasnya.

Menurutnya, pasal tersebut dibuat guna membungkam kritik terhadap pemerintah, sehingga para kritikus-kritikus harus berfikir dua kali untuk mengeluarkan kritiknya.

"Ya, jadi pasal itu sebenarnya dijadikan sebagai alat untuk membungkam kritik ya, ya orang merasa tercoreng nama baiknya. Padahal, tujuan awalnya itu untuk mengkritisi kebijakan, mengkritisi kinerja gitukan. Namun karena pemerintahnya antikritik, maka sang pelaku atau penyelenggara dapat dijerat pidana," katanya.

Webinar UISU: Refocusing Anggaran Pertanian Sumut 31 Persen

Bahkan menurutnya, UU ITE ini diperalat untuk membungkam para aktivis.

"Atau bila mana ada seorang yang melakukan kritik, dan dilaporkan. Itu merupakan bentuk dirinya untuk aktivis itu berhenti sejenak karena sang aktivis itu sudah dilaporkan," ujarnya.

Namun, dikatakannya bila terdapat pelaporan kepada para aktivis media sosial, Lembaga Hukum yang didirikan pada tahun 2013 silam di Bali ini siap untuk mendampingi.

"Bila ada pelaporan, maka kita siap untuk mendampingi. Dan kita berharap, rekan-rekan tetap kritis semisalpun dalam kondisi sedang menjadi terlapor," tutupnya.(cr2/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved