Breaking News:

Ikut Rakor dengan Kemenpan-RB, Pemko Medan Siap Laksanakan Penyederhanaan Birokrasi

Pemko Medan akan mengikuti regulasi dan aturan yang menjadi amanat serta mandat Presiden RI dalam penyederhanaan birokrasi.

TRIBUN MEDAN/HO
RAPAT Koordinasi (Rakor) penyederhanaan birokrasi secara virtual di Balai Kota Medan. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Guna mendorong proses penyederhanaan birokrasi di seluruh instansi pemerintah terealisasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyederhanaan Birokrasi Secara Virtual di Balai Kota Medan, Rabu (12/8/2020).

Hal ini bertujuan untuk membahas perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi dari kendala pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang dijumpai.

Rakor yang dibuka langsung Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ini, turut diikuti Menpan-RB RI Tjahjo Kumolo, para Sekretaris Menteri (Sesmen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), sekretaris utama (sestama) kementerian/lembaga, dan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN).

Dalam kesempatan ini, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman hadir diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdako Medan, Pulungan Harahap.

Didampingi Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setdako Medan Gelora KP Ginting, usai mengikuti rakor, Pulungan mengatakan Pemko Medan akan mengikuti regulasi dan aturan yang menjadi amanat serta mandat Presiden RI dalam penyederhanaan birokrasi.

Pemkot Medan Siap Ikuti Mandat Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Pusat

Terlebih, bilang Pulungan, tujuannya untuk membentuk birokrasi yang lebih dinamis, lincah dan profesional dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

"Tentunya kita akan melakukan penyesuaian dengan peraturan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apalagi jika tujuannya agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita berharap, setiap langkah yang dilakukan mendorong birokrasi semakin efisien dan efektif," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi harus dilakukan seluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Dengan harapan, dapat terbentuk struktur birokrasi yang proporsional sehingga mampu menghasilkan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat.

"Tantangan birokrasi ke depan semakin besar. Oleh karenanya dibutuhkan birokrasi yang efisien, efektif, cepat, tepat dan proporsional," ujarnya.

Kemendagri Minta Bupati Ajak Perangkat Daerah Sukseskan Reformasi Birokrasi

Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku sampai bulan Juli 2020 penyederhanaan birokrasi sudah mendekati 68 persen dari kementerian dan lembaga. Dirinya mengungkapkan, bulan Desember menjadi target penyelesaiannya.

"Adapun bentuk penyederhanaan birokrasi tersebut yakni memangkas level eselon menjadi dua level serta mengganti jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional," katanya.(cr21/tri bun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved