75 Tahun Indonesia Merdeka tapi Kampung Titi Payung Belum Teraliri Listrik, Ini Tanggapan PLN

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3/dulu disebut Area Lubukpakam) angkat bicara terkait aksi unjuk rasa puluhan warga dari Kampung Titi Payung

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Juang Naibaho
Tribun-Medan.com/Indra Gunawan
Warga Kampung Titi Payung Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deliserdang, Jumat (13/8/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3/dulu disebut Area Lubukpakam) angkat bicara terkait aksi unjuk rasa puluhan warga dari Kampung Titi Payung Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa ke kantor Bupati Deliserdang.

Dalam aksi itu, warga meminta kepedulian pemerintah daerah agar kampung mereka bisa teraliri listrik. Warga pun menyinggung sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun pembangunan berupa listrik tak kunjung bisa mereka nikmati.

Demo Sambil Bawa Anak, Warga: 75 Tahun RI Merdeka, Kampung Titi Payung Belum Teraliri Listrik

Humas PLN UP3 Lubukpakam, Yasmir Lukman, mengakui bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab PLN.

Ia menyebut ini menjadi tugas dan wewenang Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K/Wilayah yang ada di Medan).

"Kalau di desa atau dusun belum berlistrik, itu kalau di PLN tugas dan wewenangnya UP2K. Merekalah yang akan membangun jaringannya. Semua masalah jaringan perluasan listrik tanggungjawab PLN tapi ada unit-unit tertentu. Nah, kalau masalah ini mereka lah," ucap Yasmir melalui telepon selulernya, Jumat (13/8/2020).

Yasmir menjelaskan pihak UP3 sendiri sudah menerima permohonan warga Kampung Titi Payung pada 10 Juni 2020.

Setelah permohonan masuk kemudian pihak PLN pun sudah melakukan survei beberapa hari kemudian.

Dari hasil survei lokasi diketahui ternyata lokasinya jauh dari jaringan yang sudah ada, dan butuh perluasan 1,9 kilometer.

"Hasil survei itu kemudian kami buatkan gambarnya, perencanaan pembangunan jaringan barunya. Masyarakat belum bisa dilayani memang. Karena konsepnya, jaringannya harus ada dulu baru dilayani permohonan pasang barunya. Sudah selesai digambar dengan catatan di situ jaringan yang akan dibangun nanti akan melintasi perkebunan PT Lonsum," kata Yasmir.

Akhirnya Terungkap Motif Pembunuhan Raja Adat Rianto Simbolon, Ini Penjelasan Kapolres Samosir

Ia mengungkapkan, PLN tidak bisa serta merta memotong tanaman produksinya Lonsum.

Harus ada izin dari PT Lonsum, jika akan dibangun jaringan.

Dari pengalaman selama ini, sambung dia, banyak ditemukan pihak perusahaan secara lisan setuju namun saat eksekusi melakukan penolakan keras.

Karena itulah, ia menilai perlunya pihak-pihak terkait untuk duduk bareng membahas persoalan tersebut.

"PLN untuk yang pertama cuma butuh surat pernyataan Lonsum, mereka bersedia tidak pohonnya ditebang untuk akses jaringan listrik PLN. Musnah habis pohonnya, bukan hanya ditebas daunnya. Karena dia tanaman produksi ini. Kalau tanaman buah kayak ubi dan jagung itu tidak apa apa. Kalau sawit dia bakal tinggi. Jaraknya pembangunan jaringan kita itu dikasih 3 meter ke kanan, 3 meter ke kiri, dan 3 meter ke atas," ucap Yasmir.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved