CORONA di Sumut Belum Tuntas, Gubernur Sumut Edy Minta Bantuan ke Pemerintah Pusat

T R IBUN MEDAN.COM, MEDAN-

Kasus positif Covid-19 kian terus bertambah di Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Edy Rahmayadi meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat, melalui Basan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi penyebaran virus. 

Karena ketidakmampuan Pemerintah Sumut untuk mengatasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 ini, Gubernur Edy melakukan rapat secara daring dengan Kepala BNPB Doni Munardo. 
 

"Saya berharap, bukan lagi yang merah menjadi oranye. Kalau bisa yang merah langsung menjadi hijau. Usaha kami dari siang sampai malam. Kita berjuang untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan kami pastikan kami menyayangi rakyat kami. Kami mohon petunjuk apa-apa yang bisa diharapkan dari pusat sehingga kami bisa lebih cepat keluar dari kesulitan ini," ucap Edy Rahmayadi kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, di kediaman Gubernur Sumut Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Turut serta dalam rapat tersebut Forkopimda Sumut, Liaison officer (LO) BNPB untuk Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap serta para bupati/walikota se-Sumut.

Edy Rahmayadi mengatakan, pesatnya penyebaran Covid-19 di Sumut antara lain karena letak geografis Sumut yang berbatasan dengan negara lain yang diduga menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19 di daerah ini.

 "Sampai saat ini kita telah melakukan upaya edukasi dan imbauan pada masyarakat. Selanjutnya kita juga telah melaksanakan dan masih berjalan untuk pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan," katanya.

Hal yang sama juga diperjelas Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar.

Dikatakannya, sumber daya yang dimiliki Sumut belum merata hingga pendatang dengan mudah masuk dari pelabuhan Asahan, Labuhan Batu dan Tanjungbalai.

Dalam hal ini, Martuani menyarankan agar dibentuknya pemukiman atau kampung tangguh yang dilakukan masyarakat didampingi Kamtibmas dan Babinsa untuk dapat mencegah dan menaati protokol kesehatan di daerah masing-masing.

"Kemudian kita bekerja sama dalam hal ketahanan pangan agar tidak berdampak pada sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena Sumut ini termasuk 8 provinsi yang masuk zona merah, maka perlu perhatian pemerintah pusat dalam penanganan ini," katanya.

Sementara itu Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah melalui Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito menyarankan untuk segara meningkatkan patroli sacara masif terus menurus antara TNI, Polri dan Satpol PP.

"Kami menyiapkan 5.000 personel dan begitu juga Polri. Kami siap membantu. Kepada bupati dan walikota, Pergub ini sudah ada dan saya minta dipatuhi dan dilaksanakan agar terjadi kesinambungan dalam pencegahan," katanya.

Sedangkan pada akhir diskusi itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan bahwa Indonesia di zaman kolonial Belanda juga pernah mengalami musibah wabah. Dari pengalaman sejarah 102 tahun yang lalu, dapat dipetik pelajaran yang bisa diterapkan pada saat ini, yakni penerapan perubahan prilaku pada masyarakat.

"Pemerintah kolonial dulu mereka fokus pada medis, namun mereka melakukan upaya lain yakni perubahan prilaku. Dalam melakukan perubahan prilaku ini adalah keteladanan yang diharapkan gubernur dapat mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Saat ini dijelaskan Doni, Indonesia dihadapkan pada perang total terhadap Covid-19. Langkah yang diambil yakni dengan mengajak orang lain dan berusaha patuh pada protokol kesehatan.