Breaking News:

Gandeng Akademisi FISIP USU, Bawaslu Binjai Sosialisasikan Pengawasan Pemilu

Media massa berperan penting sebagai salah satu sumber laporan awal dalam fungsi pengawasan dan dugaan pelanggaran Pemilu.

TRIBUN MEDAN/HO
BAWASLU Binjai gandeng akademis FISIP USU Faisal Andri Mahrawa menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawasan pemilu di Adella Hall, Binjai Utara, Selasa (25/8/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, BINJAI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengawasan pemilu bersama insan pers dan lembaga swadaya masyarakat.

Kegiatan tahapan menjelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai 2020 ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan di Adella Hall, Binjai Utara, Selasa (25/8/2020).

Pimpinan Bawaslu Binjai yang diketuai Arie Nurwanto didampingi Syainul dan Lailatus Sururiyah mengundang akademisi FISIP USU, Faisal Andri Mahrawa sebagai pembicara guna mengedukasi pengawasan pemilu.

Dalam sosialisasi ini, Arie Nurwanto menyampaikan peranan penting media massa sebagai salah satu sumber laporan awal dalam fungsi pengawasan dan dugaan pelanggaran Pemilu.

"Di era serba digital, kami berharap kawan-kawan insan pers dapat memberikan informasi, semisal ada masyarakat atau calon yang memakai fasilitas negara. Bahkan jika ada indikasi money politik, silahkan lapor ke Bawaslu. Hari ini media adalah sumber informasi kami sebagai pengawas Pemilu," ungkap Ari Nurwanto.

Spanduk dengan Hastag Ganti Bupati Sempat Tersebar di Sergai, Ini Tanggapan Satpol PP dan Bawaslu

Selanjut sebagai pemateri edukasi pemilu, Faisal Andri Mahrawa mengatakan, peran Bawaslu dalam sistem politik dan demokrasi sangat penting sebagai pengawasan atas penyelenggaraan yang demokrasi.

Katanya, Bawaslu sebagai lembaga resmi yang diberi legitimasi pengawasan dan perwakilan masyarakat.

"Masyarakat harus diberi hak pendidikan dan edukasi Pemilu dan demokrasi. Dengan itu regulasi pengawasan sangat penting atas resiko terhadap penyelenggaraan pemilu, resiko terhadap demokrasi, dan resiko terhadap masa depan bangsa karena jika itu tidak berjalan legitimasi kepemimpinan dipertanyakan," katanya.

Faisal menyampaikan bahwa demokrasi bisa dikatakan tidak terwujud jika terjadi pelanggaran pemilu. Dan ada yang digolongan ke dalam karakter pelanggaran pemilu berat.

"Pertama pelanggaran yang berdaya rusak tinggi, misalnya manipulasi data kampanye dan manipulasi hasil penghitungan suara hasil pemilu. Sedangkan untuk pelanggaran yang berdaya rusak rendah seperti pemasangan atribut (APK) yang semena-mena, yang akhirnya akan mengganggu keindahan kota, juga giat pawai konvoi di saat situasi Covid-19 sekarang ini," tegasnya.

"Indikator apakah Pemilu demokratis atau tidak, pertama Pilkada rawan jika memenuhi syarat tapi tak masuk DPT, jika kenyataannya ada yang tak memenuhi syarat tapi masuk DPT, disabilitas tidak diakomodir, pilkada rawan jika ada politik uang pemberian gift atau hadiah, banyak paslon bermain di KPPS, atau tidak netralnya KPPS yang terindikasi dekat dengan calon tertentu, ada KPS dekat dengan rumah pasangan calon, ketersediaan logistik kampanye dan pemilu, praktik syarat ujaran kebencian diabaikan," papar Faisal.

Terkait NPHD ke Bawaslu, Bupati Samosir Sesalkan Ditjen Otda Kemendagri Keluarkan Surat Teguran

"Peran media sangat kuat karena masyarakat mengkonsumsi produk media, baik dari tv, handphoen, internet, sosial media," katanya.

Lebih lanjut dipaparkan juga sejarah Pemilu di tahun 1955, yang merupakan Pemilu demokratis dibandingkan pemilu-pemilu selanjutnya. Dilihat dari sistemnya, ada antusiasme pemilih untuk berbondong bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan bukan dimobilisasi kelompok tertentu.

"Peran media dan pengawas juga bagaimana pemilih mendapat akses informasi dan masyarakat sebagai pemilih mendapat akses informasi dari calon, pengawas dan penyelenggara. Sebab warga yang punya hak pemilih merupakan hak konstituional. Jika masyarakat tidak dilibatkan, maka pemilu akan menimbulkan konflik kekerasan, hilangnya legitimasi pemimpin," pungkasnya.

Sosialisasi pengawasan dan edukasi politik dihadiri oleh puluhan wartawan baik media cetak, media online, media elektronik dan LSM. Sosialisasi pengawasan dilanjutkan dengan penandatangan MoU dengan Insan Pers, LSM dan Bawaslu Kota Binjai. (dyk/tri bun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved