Breaking News:

Dugaan Pemalsuan Surat Partai, Pemberhentian Penyidikan ke Oknum DPRD Diprapidkan

LS melalui Kuasa Hukumnya, Dahsat Tarigan melayangkan Prapid tersebut sesuai dengan Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj.

TRIBUN MEDAN/HO
KUASA hukum LS, Dahsat CS menghadiri sidang prapid atas SP3 Perkara yang melibatkan oknum DPRD Binjai RW di Pengadilan Negeri Binjai, Rabu (26/8/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, BINJAI - Pelapor dugaan pemalsuan surat kepartaian, LS dengan teradu oknum DPRD Binjai berinisial RW melayangkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Binjai, Rabu (26/8/2020).

Prapid dilayangkan setelah Penyidik Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/143/V/2020/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan perkara yang menyeret oknum Anggota DPRD Binjai.

LS melalui Kuasa Hukumnya, Dahsat Tarigan melayangkan Prapid tersebut sesuai dengan Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj. Tertuang dalam permohonan Prapid ini, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin dan Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo menjadi termohon.

"Penyidik tidak maksimal dalam pemeriksaan sehingga menghentikan penyidikan perkara ini. Pengaduan klien kami ke Polres Binjai terlapor (RW) telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu atau sumpah dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik di hadapan pejabat umum yang berwenang," kata Dahsat usai Sidang Prapid di PN Binjai.

Penyidik dianggap tidak maksimal dalam proses penyelidikan, hingga naik status jadi penyidikan karena tidak menghadirkan atau memanggil pelapor LS. Dahsat menilai SOP yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai.

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Syamsul Hilal Eks Anggota DPRD Sumut Bakal Prapid Lawan KPK

"Kami sudah menyiapkan saksi ahli Dr Mahmud Mulyadi untuk hadir memberikan keterangan dalam perkara. Klien kami diberi waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi dalam gelar perkara sesuai surat pada 9 Mei 2020. Kemudian klien kami mengajukannya (saksi ahli). Namun, pada 11 Mei 2020, digelar perkara langsung SP3 tanpa dihadirkan pemohon (LS). Ini ada apa, kan jadi tanda tanya," tukas Dahsat Tarigan.

Lanjut Dahsat, seyogyanya kliennya boleh hadir dalam gelar perkara. Dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

"Penyidik tidak menghadirkan klien kami dalam gelar perkara, maka gelar perkara yang dilakukan dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan, menyimpang dari ketentuan Perkap No 14/2012. Sehingga hasil gelar perkara yang dijadikan dasar penghentian penyidikan perkara adalah tidak sah dan cacat hukum," tegasnya.

Dahsat menegaskan bahwa gelar perkara seharusnya dihadiri langsung oleh para pihak pelapor, terlapor, dihadiri ahli yang independen, ahli yang tidak memihak. Dan gelar perkara tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain.

Sidang Prapid, Pengacara Ungkap Kliennya Dipaksakan Tuduhan Penggelapan Uang Perusahaan

Diketahui bahwa perkara ini sempat akan disidangkan.

Sebab, penyidik sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Binjai dengan RW ditetapkan sebagai tersangka, dan Kejari Binjai sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum Benny Surbakti untuk meneliti berkas perkara.

Namun belakangan, SPDP dengan Nomor K/51/II/2020/Reskrim ini diduga telah ditarik kembali oleh penyidik.

Dugaan lain adanya Pasal yang disangkakan juga berubah dari 242 (keterangan palsu) menjadi 244 (memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank), yang diketahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/14/V/2020/Reskrim pada 8 Mei 2020 yang diterima oleh LS klien Dahsat.

"SP3 juga tidak ditandatangani oleh Kapolres. Penyidik kan teknis, harusnya ditandatangan oleh Kapolres, bukan Kasat Reskrim yang menandatangani," pungkasnya.

Diketahui RW pernah tercatat sebagai terlapor di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai yang dilaporkan oleh LS. RW dilaporkan atas dugaan memalsukan surat tentang kepartaian.

Sebelum di partai sekarang, RW pernah diamanahkan sebagai pengurus dengan struktural Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kota Binjai.

Hakim Prapid Gugurkan Status Tersangka Marsianus, Ditangkap karena Tuduhan Kepemilikan Narkoba

Ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188-SK/DPP/NasDem/IV/2016.

Selebaran surat yang ditulis pada 25 Mei 2019 dengan kepala surat bertuliskan‎ DPD Partai NasDem Kota Binjai beserta lambang parpol ini ditandatangani Ketua dr Edy Putra dan Wakil Sekretaris Zubri Maktur Harahap serta berstempel menuliskan, RW belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi dari partai NasDem.

Belakangan RW menunjukkan SK Nomor 118-S‎K/DPP-Nasdem/IV/2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Johnny G Plate dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menjadi pengurus NasDem Medan. Namun, hal ini diklaim oleh LS tidak asli yang berujung laporan ke Polres Binjai. (dyk/tri bun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved