Breaking News:

Perkuat Perda Bahasa, Balai Bahasa Sumut Gelar Sikronisasi Kebijakan Kebahasaan

Kegiatan sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan keseiringan antara kebijakan kebahasaan dengan peraturan daerah yang diterapkan.

TRIBUN MEDAN/RECHTIN
PELAKSANAAN kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah yang diadakam oleh Balai Bahasa Sumatra Utara bersama Pemerintah Daerah Provsu yang dihelat di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (26/8/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Balai Bahasa Sumatra Utara menggelar kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah yang dihelat di Hotel Le Polonia Medan, Rabu, 26 Agustus 2020.

Kepala Balai Bahasa Sumatra Utara, Maryanto menuturkan, kegiatan sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan keseiringan antara kebijakan kebahasaan dengan peraturan daerah yang diterapkan.

"Bahasa Indonesia merupakan simbol jati diri bangsa. Lebih dari itu, bahasa Indonesia merupakan media pemersatu. Dengan demikian, selayaknya kita melestarikan bahasa sendiri," tutur Maryanto.

Meski demikian, terangnya, penguasaan bahasa asing diperlukan bukan untuk menggantikan jati diri, tapi untuk memperluas cakrawala kebangsaan. Sebagaimana pedoman yang dijalankan oleh BBSU yakni Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing.

"Anak-anak kita harus menguasai bahasa asing agar memperkaya wawasan kebangsaan," katanya.

Maryanto menambahkan, Sumatera Utara sebagai penggerak keberadaan bahasa Indonesia melalui Sanusi Pane, dan Medan menjadi pusat penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia pertama setelah NKRI terbentuk tahun 1954.

Jadi Pemenang Media Massa Kampus Peduli Bahasa, Pers Kampus Berharap Bisa Diakui Undang-undang

"Untuk itu, perlu menjadi perhatian penting, sebab sebagai salah satu pelopor, Sumut harus memberikan contoh baik dalam mengutamakan bahasa Indonesia," ungkapnya.

Satu di antara nya, terang Maryanto adalah memperkuat Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Kebahasaan dengan Pemerintah Daerah dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina.

Dalam sambutannya ia mengakui bahwa Indonesia khususnya Sumatera Utara sudah tergerus dengan bahasa asing, terutama di ruang publik.

“Jika dicermati, penggunaan bahasa Indonesia saat ini cukup memprihatinkan terutama dalam pemberian nama bangunan, pusat perbelanjaan, hotel, restoran serta kompleks perumahan,” sebut Sabrina.

Sebagai simbol jati diri bangsa, ujarnya, bahasa Indonesia harus terus berkembang agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern dalam berbagai bidang kehidupan.

Tingkatkan Kepedulian Bahasa, BBSU Beri Penghargaan kepada Media Massa Umum dan Kampus di Sumut

"Sebagai upaya pengutamaan bahasa Indonesia, telah ada landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera dan Bahasa serta Lambang Negara bahkan Lagu Kebangsaan," ungkapnya.

Khusus untuk Sumatera Utara, terang Sabrina telah memiliki perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

“Saya mengajak para pemangku kepentingan di daerah untuk sama-sama mengawal dan memperkuat Perda ini. Untuk itu kita perlu susun rancangan kebijakan bersama,” jelasnya.

Kegiatan yang diikuti para Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ini juga menghadirkan narasumber Ketua Forum Silaturahmi Guru Besar Sumatera Utara, Amrin Saragih.(cr14/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved