Breaking News:

Beberapa Balai Desa di Simalungun Belum Dapat Bantuan Rehabilitasi dari Kemendagri

Mixnon menyampaikan, sejauh ini Kemendagri belum ada berkordinas akan merehabilitasi balai desa yang ada di Kabupaten Simalungun.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Simalungun Mixnon Simamora. 

TRI BUN-MEDAN.com, RAYA - Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merehabilitasi balai desa yang sudah usang pada tahun ini, ditunggu-tunggu oleh Pemkab Simalungun.

Beberapa balai desa di Simalungun diketahui masih membutuhkan bantuan.

Sekda Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, menyampaikan, ada banyak balai desa yang butuh peremajaan.

"Kalau di Simalungun, ya, banyaklah balai desa yang butuh diperbaiki. Tapi saya nggak hitung jumlahnya berapa, coba tanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori (DPMPN)," ujar Mixnon, Kamis (3/9/2020) sore 

Ia menyarankan awak Tri bun Medan agar menginformasi hal ini pada DPMPN yang merupakan dinas yang membawahi pemerintahan nagori atau setingkat desa bila di wilayah lainnya di Indonesia.

FOTO-FOTO Warga Buang Sampah Di Pinggir Jalan Tanjungbalai Desa Payageli

Mixnon menyampaikan, sejauh ini Kemendagri belum ada berkordinas akan merehabilitasi balai desa yang ada di Kabupaten Simalungun.

"Tadi saya tanya ke DPMPN belum ada infonya. Ya, kita tunggulah seperti apa," pungkas Mixnon.

Sementara itu, Kepala DPMPN, Sarimuda belum menjawab panggilan telepon yang dilayangkan wartawan.

Diketahui sebelumnya, Kemendagri berencana merehabilitasi 100 kantor desa di Indonesia pada tahun 2020.

Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan Kemendagri masih sebatas stimulus saja.

Genset di Balai Desa Makan Korban 7 Jiwa, Ternyata Ini Penyebabnya

“Sejak Tahun 2017 sudah kami usulkan banyak. Disetujui pada Tahun 2017/2018 itu 500 kantor Desa, di Tahun 2019-nya 200 kantor Desa. Tahun ini hanya 100 kantor desa, karena hanya sebagai stimulan saja,” kata Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Nata Irawan, mewakili paparan Sekjen Kemendagri Hudori, di hadapan Komisi II DPR RI, Rabu (2/9/2020) lalu.

“Kalau kita mau hitung jumlah kantor desa yang rusak, di atas 10.000, bahkan yang tidak punya kantor pun sekitar 10.000. Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappenas, tetapi lagi-lagi anggaran terbatas,” kata Nata Irawan.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI mempertanyakan kenapa hanya 100 kantor Desa yang dibantu rehabilitasinya oleh Kemendagri.

Sekjen Kemendagri menyatakan bahwa selain persoalan terbatasnya anggaran, program ini memang hanya bersifat bantuan Kemendagri kepada daerah.(alj/tri bun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved