Dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat, Bupati Terbit Bicara Soal Penetapan P APBD 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengesahan atau persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (P APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2020.

Kegiatan pengesahan tersebut diselenggarakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Stabat, Selasa (07/9/2020).

Terbit pada sambutannya mengatakan, pembahasan anggaran ini merupakan suatu proses yang sangat sistematis.

"Pembahasan penetapan P APBD Langkat TA 2020 merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis, sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah" ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Maka dari itu, Terbit mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, agar kegiatan yang telah dianggarkan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai anggaran.

Selain itu, Terbit menginstruksikan dinas dan instansi terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, sehingga target penerima dapat tercapai.

Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada ketua, wakil ketua DPRD Langkat, ketua fraksi dan seluruh anggota DPRD serta 8 Fraksi yang sudah menyampaikan pendapat akhirnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Surialam menyampaikan, setelah disahkan, ia meminta Terbit segera menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) tersebut kepada Gebernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi .

Penyampaian pendapat akhir dari 8 Fraksi DPRD Langkat

Adapun dalam rapat paripurna DPRD Langkat itu delapan fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (P APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2020.

Mereka adalah Fraksi Bimata Politica Indonesia (BPI) disampaikan Muhammad Bahri, Fraksi Golongan Karya (Golkar) oleh Munhasyar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh Romelta Ginting, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disampaikan Dedek Pradesa

Selain itu, juga ada Fraksi Demokrat disampaikan Ade Khairina Syahputri, Fraksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disampaikan Suwarmin, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Muhammad Salam Sembiring, terakhir Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Sukardi.

Dalam pandangannya, Fraksi BPI mengingatkan Pemkab Langkat agar berhati-hati dalam mengelola anggaran dan segera menyiapkan langkah-langkah konkrit dalam bayang-bayang ancaman resesi ekonomi.

"Kami berharap adanya bantuan ekonomi yang bersifat stimulus kepada para pelaku UMKN agar dapat bertahan di masa ketidakpastian ekonomi saat ini" ujar Muhammad Basri.

Sementara itu, Fraksi Golkar, menghimbau Pemkab Langkat, dalam hal ini Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan permasalahan para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pensiun, agar posisinya digantikan oleh guru honorer.

"Kami mengharapkan agar Kesejahteraan guru honerer dapat ditingkatkan, karena merupakan ujung tombak pendidikan." ujar Fraksi Golkar Munhasyar.

Lalu dari Fraksi PDIP meminta Pemkab Langkat dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum (PU) memperbaiki jalan yang rusak dibeberapa daerah.

"Kami meminta agar jalan-jalan dibeberapa daerah dapat diperbaiki karena merupakan akses penting untuk roda perekonomian daerah tersebut," sebut Fraksi PDIP Romelta Ginting.

Dari Fraksi Gerindra meminta kepada Pemkab Langkat agar dapat mempergunakan anggaran se efisien dan se efektifnya dalam perubahan anggaran ini.

"Kami juga meminta Pemkab Langkat agar mau mengakomodir hasil reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing" ujar Fraksi Gerindra Dedek Pradesa.

Adapun dari Fraksi Demokrat meminta agar Pemkab Langkat lebih memperhatikan kesejahteraan guru Honorer.

"Kami meminta kepada pemkab Langkat agar lebih memperhatikan kesejahteraan guru honerer di lingkungan Pemkab Langkat" ujar Fraksi Demokrat Ade K Syahputri.

Keenam, dari Fraksi KPK mengingatkan, pembahasan dan perubahan anggaran ini dimaksimalkan seefektif mungkin.

"Perubahan anggaran ini kami harapkan dapat dimaksimalkan sefektifnya untuk kesejahteraan masyarakat Langkat" kata Fraksi KPK Suwarmin.

Sedangkan Fraksi PAN meminta kepada Polres Langkat dan unsur terkait agar menuntaskan peredaraan Narkoba di wilayah Langkat.

"Kami meminta perhatiannya kepada Jajaran Polres Langkat dan unsur terkait dalam upaya menuntaskan pemberantasan peredaran Narkoba di wilayah Langkat dapat dimaksimalkan" sebut Fraksi PAN M Salam Sembiring.

Sementara itu, Fraksi Nasdem meminta Pemkab Langkat dalam hal ini Dinas pendidikan untuk memperhatikan fasilitas gedung sekolah yang tak layak pakai.

"Kami meminta perhatiannya kepada Dinas pendidikan dalam hal ini menindak lanjuti beberapa gedung sekolah yang tak layak pakai khususnya di wilayah Gebang" ujar Fraksi Nasdem Sukardi.

Turut hadir segenap anggota DPRD Langkat, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Indra Salahuddin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Langkat beserta jajarannya.